KENDAL—Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kendal menyosialisasikan Media Center kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala desa/lurah se-Kabupaten Kendal. Hal itu untuk menyelaraskan pengaduan publik agar bisa segera mendapat respon dari pemangku kebijakan, baik di tingkat OPD maupun desa dan kelurahan.

“Ini adalah tindak lanjut dari Media Center yang sudah kami resmikan dan mulai banyaknya saran dari masyarakat yang masuk terkait pembangunan di Kendal,” kata Kepala Diskominfo Kendal Muryono, dalam sosialisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi, kemarin.

Pemkab Kendal telah memiliki Media Center Diskominfo Kendal yang melayani pengaduan masyarakat terkait program pembangunan di Kabupaten Kendal. Pengaduan masyarakat tersebut bisa dilayani melalui Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (UP4) lewat kanal pengaduan yang telah disediakan, yaitu App Store maupun Play Store. Yakni aplikasi Knok knok, Lapor.

Selain itu suara warga di website kendalkab.go.id, lapor di website www.lapor.go.id, Facebook Lapor Kendal dan twitter @lapor_kendal. “Diharapkan, bagi kepala desa atau lurah agar menyampaikan adanya UP4 kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan tersebut untuk menyampaikan pengaduan,” tuturnya.

Muryono berharap agar desa-desa memanfaatkan IT yang ada. Misalnya melalui media sosial untuk mempromosikan potensi desanya supaya banyak dikenal daerah lain. “Harapannya agar kades melakukan pemberdayaan untuk mengeksplorasi semua potensi yang ada di desanya,” harapnya.

Adrian Yuniarko salah satu pemateri berharap agar desa-desa bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan potensi desanya. Pesan yang disampaikan bebas tanpa melalui gatekeeper dan pesan lebih cepat disampaikan. “Kami harus bisa memanfaatkan medsos untuk hal-hal yang positif, misalnya menawarkan produk atau berjualan secara online,” katanya.

Ketua Informasi Publik Jateng, Rahmulyo Adiwibowo mengatakan bahwa saat ini eranya keterbukaan informasi. Sesuai undang-undang, informasi harus dibuka seluas-luasnya dan tidak boleh ditutup-tutupi. Kecuali hal-hal yang bersifat rahasia. “Adanya UU Keterbukaan Publik, maka masyarakat berhak mengetahui informasi, sehingga instansi tidak lagi tertutup bagi masyarakat yang ingin mengetahui,” jelasnya. (bud/ida)