Kepesertaan JKN-KIS Rendah

482

JOGJAKARTA – Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – (Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih rendah. Program JKN-KIS yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan ini jumlah pesertanya kini masih 180 juta jiwa.

Dewan Jaminan Sosial Nasional Ahmad Ansyori mengatakan dari 180 juta jiwa peserta JKN-KIS, lebih dari 50 persen adalah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Ini membuktikan pentingnya program JKN-KIS untuk menjamin kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan,” ungkapnya di sela National Consultation Meeting JKN-KIS Reportage di Jogjakarta beberapa waktu lalu. Peserta PBI sendiri merupakan peserta dari keluarga miskin dan kurang mampu.

Sementara untuk perkembangan UHC sendiri, kini masyarakat bisa menikmati 26.971 fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Jumlah tersebut terdiri atas 21.053 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.218 Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, 2.321 apotek, 1.003 optik, dan 376 laboratorium. Diah Ayu Puspandari, Apt, M.Kes ,MBA, PLH Pusat KP MAK FK UGM menambahkan, masih rendahnya peserta JKN-KIS,bisa jadi juga ada andil wartawan saat memberitakan terkait program pada masyarakat. “Pemberitaan yang banyak beredar saat ini sering disebutkan bahwa JKN-KIS adalah program BPJS. Namun yang sebenarnya JKN-KIS adalah program negara, dan BPJS Kesehatan adalah penyelenggaranya,” tuturnya.

Tidak hanya itu, jurnalis juga lebih sering menulis layanan yang buruk dari BPJS Kesehatan. Daripada melihat sisi positif dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Jika ingin melihat sisi positif program JKN-KIS maka datanglah ke ruang katastropik seperti tempat operasi ginjal atau jantung. Disana banyak orang yang sangat tertolong dengan program JKN-KIS ini, mengingat biaya berobat yang sangat tinggi dapat dicover oleh BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Program Director Social Protection Programme GIZ Cut Sri Rozana menjelaskan, peran jurnalis memang sangat dibutuhkan untuk menyampaikan manfaat, regulasi kepesertaan dan banyak hal lainnya terkait program JKN-KIS. “Kami berharap wartawan bisa mempengaruhi opini publik agar menggiring masyarakat untuk mengetahui lebih banyak tentang JKN-KIS,” paparnya. (eny/ric)