Pengelolaan SMA Harus Lebih Optimal

127

SEMARANG–DPRD meminta agar Pemprov menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi SMA/SMK di Jateng. Mulai persoalan gaji, anggaran sekolah, guru tidak tetap (GTT) dan berbagai persoalan lain yang bisa menghambat kualitas pendidikan di Jateng.

Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Hasan Asy’ari mengatakan bahwa sudah berjalan satu tahun Pemprov Jateng mengambilalih kewenangannya. Karena itu, persoalan di SMA/SMK harus segera diselesaikan. “Tahun ini, sudah harus selesai semua persoalan yang timbul. Biar nanti bisa lebih fokus meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan pemantauan pasca diberlakukannya amanat UU nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana wewenang sekolah kejuruan dan menengah atas sudah bukan lagi di bawah kabupaten/kota. Ia tidak menampik jika selama dikelola kabupaten/kota, problematika pengelolaan tidaklah terlalu rumit. Bahkan, orangtua siswa sangat diringankan karena tidak dibebankan membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). “Belum lagi pada pengalokasian anggaran sekolah. Nomenklatur alokasi bantuan sekolah dari pemerintah pusat pun dinilai begitu rumit,” ujarnya.

Dewan mengaku terus mendapatkan keluhan dari daerah terkait keberadaan SMA/SMK yang diambilalih Pemprov Jateng. Di antaranya masalah pemecahan GTT sampai sekarang ini tidak jelas. Banyak guru yang belum diangkat PNS menjadi pesimistis. “Ternyata setelah dikelola provinsi, persyaratan yang harus diajukan para guru bertambah,” tambahnya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Karsono mengatakan pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah (kabupaten/kota) bisa lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Pemkab/Pemkot diharapkan bisa mengurusi ini secara optimal dan maksimal. Sementara pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya. “Selain itu, Pemprov Jateng juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni wajib belajar (wajar) 12 tahun,” katanya.

Ia juga mendorong ada berbagai inovasi supaya siswa bisa bersemangat dalam belajar di sekolah. Ia setuju, pada pendidikan vokasi tidak dioptimalkan pada pelajaran-pelajaran di luar keterampilan. “Siswa harus dibekali skill agar ketika keluar sudah memiliki keahlian,” tambahnya. (fth/ida)