SEMINAR : Mendagri RI, Tjahjo Kumolo dalam seminar tentang konsep dan implementasi hukum negara Pancasila di Undip Pleburan, Sabtu (30/9) kemarin (NUR WAHID/JAWA POS RADAR SEMARANG).
SEMINAR : Mendagri RI, Tjahjo Kumolo dalam seminar tentang konsep dan implementasi hukum negara Pancasila di Undip Pleburan, Sabtu (30/9) kemarin (NUR WAHID/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG—Dari 261 juta jiwa penduduk Indonesia memang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun 1,6 juta jiwa penduduk Indonesia, memiliki data ganda. Di antaranya karena ada yang pindah alamat tapi tidak lapor, orang meninggal tidak dilaporkan oleh ahliwarisnya dan warga yang bekerja keluar negeri tidak lapor.

“Banyak permasalahan data ganda. Harusnya mereka (warga yang memiliki data ganda) yang aktif,” kata Mentri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo seusai mengikuti seminar nasional tentang konsep dan implementasi hukum negara Pancasila dalam mengatasai permasalahan hukum Nasional di Undip Pleburan Sabtu (30/9) kemarin.

Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Prof Arif Hidayat, Hakim Agung MA Dr Artidjo AlKostar, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Dr Nur Rachamat serta Wali Kota Jakarta Pusat, Drs Mangara Pardede.

Bahkan, kata Tjahjo, ada yang memiliki data ganda, memiliki E KTP lebih dari 10 buah yang biasanya digunakan untuk membobol ATM. Untuk itu, pihaknya akan melakukan penertiban secara perlahan. Identitas yang tidak bisa ditipu adalah data nama ibu kandung. Tetapi kalau golongan darah masih bisa sama atau tempat domisili masih bisa direkayasa.

“Kalau menyangkut nama ibu kandung, jelas tidak bisa ditipu, karena tidak bisa dibohongi. Namun tetap perlu waktu untuk melakukan pembenahan secara rinci,” tambahnya.

Mendagri saat disinggung masalah blangko E KTP, menyatakan sudah siap. Tinggal masyarakat dan Dispendukcapil yang harus pro aktif. Sehingga kalau bisa selesai dalam satu hari atau satu jam, jangan diulur-ulur. “Masih banyak, satu orang memiliki 5 sampai 6 E KTP. Bahkan kami pernah dikenalkan warga yang memiliki E KTP sampai 169. Terus KTP sebanyak itu, untuk apa?” katanya heran.

Karena itulah, pihaknya menargetkan permasalahan E KTP selesai tahun depan. Karena tahun tersebut dilakukan Pilkada, Pileg, dan Pilpres secara serentak. “Pencetakan blangko E KTP sudah dilakukan oleh PT Pura, sehingga tidak perlu mencetak keluar negeri. Namun untuk mencetak tidak bisa langsung 10 juta, tetapi satu juta kemudian dikirim ke daerah secara bertahap,” ungkapnya.

Terkait dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK, diakuinya, karena KPK sudah melakukan supervisi hampir di semua provinsi. Sekarang targetnya terdapat 22 provinsi 356 kabupaten/kota, ada supervisi KPK bersama Kemendagri bersama BPKP.

“Sistemnya sudah jalan, presiden membangun program agar semua transparan. Namun masih ada oknum yang berbuat. Dan kalau ada OTT, pasti ada pihak swastanya dan ada pejabatnya,” katanya. (hid/ida)