SEMARANG Penerapan sistem anggaran tahun jamak dinilai rawan adanya praktik korupsi. Ada empat kegiatan yang diajukan  Pemkot Semarang menggunakan sistem anggaran tahun jamak atau multiyears. Kebijakan tersebut saat ini sedang disorot oleh berbagai pihak.  Sebab, penetapan anggaran kegiatan ini sebelumnya sempat diwarnai ketegangan karena ada sejumlah fraksi di DPRD Kota Semarang tidak setuju alias menolak. Namun saat ini, pengajuan anggaran tahun jamak 2018-2019 itu telah disetujui dan disahkan oleh DPRD Kota Semarang.

Empat kegiatan yang diusulkan menggunakan pembiayaan sistem tahun jamak itu adalah pembangunan gedung instalasi rawat jalan RSUD Wongsonegoro, pembangunan pendukung koridor I-VII Dinas Perhubungan Kota Semarang, pembangunan Gedung Dinas Kesehatan (DKK) Semarang dan gedung parkir di Jalan Pandanaran, serta pembangunan kawasan parkir Terminal Terboyo.  Tidak hanya soal anggaran tahun jamak, ada juga penganggaran terkait hibah kepada Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Tengah senilai Rp 18 miliar. Anggaran tersebut terkait rencana kegiatan Grasstrack (ajang balap motor) yang dikabarkan bertarap internasional.

Direktur Program Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Kota Semarang, Widhi Nugroho, mengatakan, penerapan sistem anggaran tahun jamak rawan adanya praktik korupsi. “Pemkot Semarang benar-benar harus memprioritaskan proyek yang dimasukkan dalam tahun jamak, karena rawan terjadinya korupsi,” ungkap Widhi, Jumat (29/9).

Mengapa rawan korupsi? Sebab, proses pengerjaan dalam kegiatan yang menggunakan anggaran tahun jamak membutuhkan waktu lama. “Dengan perubahan-perubahan pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan, memungkinkan kesepakatan-kesepakatan hanya dilakukan oleh pemerintah dan rekanan. Tanpa melibatkan masyarakat sangat riskan,” katanya.

Dijelaskannya, sistem anggaran tahun jamak diatur dalam Kepmenkeu 56/PMK.02/2010 tentang tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak atau multiyears contract dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).  Syarat utama anggaran tahun jamak adalah pekerjaan yang dilakukan lebih dari 12 tahun. Tetapi dalam konteks tertentu, tahun jamak memperbolehkan lebih dari satu tahun.  “Dalam konteks permasalahan di Kota Semarang, Pemkot Semarang boleh menggunakan regulasi ini. Namun harus menghitung benar pembangunan tahun jamak,” ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, Pemkot Semarang harus transparan dan partisipatif dalam proyek tahun jamak tersebut. Dia menyayangkan atas sikap DPRD Kota Semarang yang terkesan ‘ragu-ragu’ dalam mengesahkan anggaran tahun jamak.  “Ragunya DPRD dalam mengesahkan anggaran tahun jamak justru menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Harusnya, DPRD memprioritaskan pengesahan anggaran dengan proses diskusi prioritas di dalam forum, bukan malah tidak hadir atau WO (walk out),” tegasnya.

Jika memang saat ini telah disetujui dan disahkan, maka untuk mengantisipasi adanya celah korupsi, DPRD harus memaksimalkan fungsi pengawasan yang bisa mereka gunakan mengecek perkembangan proyek tersebut.  “Saat ini, DPRD punya program parlemen modern, kasus ini jelas mencoreng kelembagaan ini untuk mencapai program tersebut,” katanya.

Selain itu, kata Widhi, Pemkot Semarang harus transparan dan partisipatif. Transparan dalam arti berani membuka data mengenai anggaran yang digunakan untuk kegiatan. Termasuk melalui papan pengumuman proyek dan kontrak pekerjaan ke publik. “Partisipasi  artinya membuka saluran pengawasan yang memungkinkan masyarakat melapor apabila terjadi pembangunan yang tidak sesuai,” jelasnya.

Sementara itu,  meski diwarnai aroma penolakan dari sejumlah fraksi, akhirnya usulan kegiatan Pemkot Semarang yang menggunakan sistem anggaran tahun jamak 2018-2019 disetujui dan disahkan oleh DPRD Kota Semarang.  Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, itu, mengesahkan penetapan atas usulan kegiatan tahun jamak 2018-2019 dan diberi Nomor 172.1/42 Tahun 2017 tanggal 28 September 2017.

Dalam rapat paripurna tersebut, sejumlah fraksi secara tegas melakukan aksi walk out sebagai bentuk penolakan atas pengajuan anggaran tahun jamak 2018-2019. Anggota dewan yang menolak berasal dari Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada dua sidang paripurna sebelumnya, para wakil rakyat tersebut juga melakukan aksi ‘boikot’ hingga tidak kuorum, dan sidang paripurna ditunda.

Terpisah, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Semarang, Imam Mardjuki, bersama anggota, Nunung Sriyanto, Hasan Bisri dan Suciati, pada Kamis (28/9) sore lalu, sempat menggelar rapat internal untuk merespons polemik mengenai Rapat Paripurna tersebut. Salah satunya merespons adanya sejumlah anggota dewan yang dinilai tidak disiplin, karena tidak hadir dalam rapat paripurna. “Badan Kehormatan akan mengirimkan surat kepada anggota dewan yang jarang mengikuti Rapat Paripurna,” katanya.

Dikatakannya, BK senantiasa akan terus mencari terobosan-terobosan baru mengenai kedisiplinan anggota  dewan. Salah satunya diadakan kolom waktu untuk memastikan kehadiran dewan. “Badan Kehormatan juga menerapkan prosedur izin dewan dilengkapi dengan izin tertulis, ada hitam di atas putih,” ujarnya. (amu/aro)