UPPD Datangi Pengemplang Pajak Kendaraan

311

UNGARAN–Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak mulai dilakukan. Salah satunya dengan mendatangi langsung para Wajib Pajak (WP). Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Semarang, Noor Hadi mengungkapkan upaya jemput bola tersebut difokuskan kepada para pengemplang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Tim saya langsung yang memimpin. Kemarin kami sudah mendatangi WP di tiga kecamatan, meliputi Kecamatan Bringin, Bawen, dan Kecamatan Ambarawa,” kata Noor Hadi, Kamis (28/9).

Dijelaskan Noor Hadi, ketiga wilayah tersebut masih banyak ditemukan pengemplang PKB. Namun, ia tidak menyebutkan secara spesifik jumlah pengemplang pajak kendaraan di wilayah tersebut.

WP yang menunggak, menurutnya, perlu diberikan sosialisasi berikut peringatan agar segera melakukan kewajibannya yakni membayar pajak. Bahkan sanksi yang diberikan juga tidak main-main. UPPD akan memblokir setiap kendaraan yang tidak kooperatif.

“Kalau diperingatkan sampai kali ketiga tidak respon, maka data kendaraan akan kami blokir. Seandainya ada razia kendaraan oleh kepolisian di jalan, yang bersangkutan berhak untuk ditilang,” jelasnya.

Fakta yang ditemukan pihaknya di lapangan yaitu banyak pengguna kendaraan yang sengaja tidak memutasikan plat nomor kendaraannya. Bahkan ada sebagian pemilik kendaraan yang sengaja meminjam KTP untuk membeli kendaraan guna menghindari pajak progresif.

Di sisi lain, si pemilik KTP tidak tahu jika kendaraan yang dimaksud, pajaknya tidak dibayar oleh pemiliknya. Dikatakannya, cara tersebut banyak ditemui di lapangan. Meski begitu, pihaknya tetap akan memburu WP pengemplang pajak berbekal sistem data serta keterangan masyarakat di lapangan. “Alasannya memang bermacam-macam, tetapi kami optimistis upaya ini bakal menumbuhkan niat baik WP untuk membayar kewajibannya,” katanya.

Bila mengacu Surat Telegram Kapolda Jateng Nomor ST 1687/VI/2017 tertanggal 19 Juni 2017 dan Surat Kapolri Nomor B/700/II/2017 tertanggal 8 Februari 2017 disebutkan bahwa surat tanda nomor kendaraan (STNK) wajib mendapat pengesahan apabila pemilik sudah membayar PKB. Hal itu berarti, STNK yang tidak mendapat bukti pengesahan dianggap tidak sah. “WP yang demikian, bisa dijerat dengan Pasal 106 ayat (5) huruf A. Serta dapat dipidana paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,” katanya. (ewb/ida)