33 C
Semarang
Kamis, 2 Juli 2020

Tak Ada Istilah Slow Respon Untuk Tanggapi Aduan

Another

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru...

SEMARANG– Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang harus memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik.

Sebagai upaya meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Pemerintah Kota Semarang  menggelar kegiatan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dan Pedoman PPID Kota Semarang. Sosialisasi ini diperuntukkan bagi Admin LAPOR! setiap  OPD. Kegiatan dilaksanakan di gedung Balai Kota Semarang, Kamis (28/9).Hadir sebagai narasumber Bona Ventura dan Ketua Pattiro Widi Nugroho.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo, Diah Supartiningtyas mengatakan bahwa Pemkot Semarang  sudah menerapkan LAPOR! sejak tahun 2016. LAPOR! merupakan sarana pengaduan dan penyampaian aspirasi berbasis media sosial sebagai sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang di kelola oleh Kantor Staf  Presiden (KSP). Hingga saat ini LAPOR! terhubung dengan 81 Kementerian/Lembaga, 9 pemerintah provinsi, 5 pemerintah daerah, 70 BUMN di Indonesia dan 130 Perwakilan RI di luar negeri.

“Jika ada kendala teknis, setiap OPD dapat berkomunikasi dengan admin pusat di Diskominfo Kota Semarang secara langsung,” harapnya.

Sementara itu dalam sambutannya Asisten Adminitrasi Umum Agustin Lusin Dwimawati mengatakan bahwa dalam Perwal Nomor 35 tahun 2017 dinyatakan dengan jelas bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik. Namun yang terjadi di lapangan masih ada informasi yang seharusnya bersifat terbuka bagi masyarakat, justru terkesan ditutup-tutupi.

”Sekarang itu tidak zamannya lagi informasi ditutup-tutupi. Justru kalau ada sesuatu yang ditutupi, akan muncul kecurigaan masyarakat dan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang,” tuturnya.

Lusin menambahkan bahwa kegiatan ini cukup penting karena tuntutan akuntabilitas mengenai penyelenggaraan pemerintah. Selain itu juga sebagai acuan OPD dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pihaknya juga berharap tidak ada lagi istilah slow respon ketika menanggapi aduan pelayanan publik dari masyarakat. “Kegiatan ini diadakan agar OPD semakin mudeng jenis-jenis informasi mana yang wajib, mana yang serta merta, mana yang termasuk informasi berkala dan mana yang dikecualikan, sehingga tidak ada lagi yang bingung ketika ada permohonan informasi publik,” tandasnya. (zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

Tambah Puyeng, Suami Nganggur

RADARSEMARANG.COM, LADY Sandi, 38, harus siap menanggung beban dua kali lebih besar setelah menjatuhkan talak suaminya. Bukan tanpa alasan, John Dori, 45, yang gagah...

Tiga Bersamaan

Tiga orang hebat ini punya ide yang mirip-mirip. Hafidz Ary Nurhadi di Bandung, dr Andani Eka Putra di Padang dan Fima Inabuy di Kupang,...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Dinas Perdagangan Minta Pedagang Sesuaikan Harga

“Harga sembako di Supermarket lebih murah dari pasar tradisional. Tentunya ini akan menggiring masyarakat untuk membeli kebutuhan pokoknya ke supermarket” Fajar Purwoto. Kepala Dinas Perdagangan...

Hari Ini KPU Umumkan DPS

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kota Magelang,  Sabtu (24/3) hari ini mulai mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur...

Bikin Resah, 7 Anak Punk Diciduk Satpol

RADARSEMARANG.COM, DEMAK - Sebanyak tujuh anak punk diamankan aparat Satpol PP. Ini karena mereka dinilai telah membuat resah masyarakat. Para punker ini terciduk dalam operasi khusus...

Jawaban Esai Bisa Dinilai Komputer

SEMARANG – Sistem penilaian tes esai biasanya hanya bisa diteliti menggunakan cara manual. Namun ke depan penilaian esai bisa dilakukan dengan komputer yang lebih...

Profesor Egaliter untuk Yang Tanpa Kasir

Oleh: Dahlan Iskan Inilah profesor yang ideal: badannya langsing, tidak pernah masuk rumah sakit, tidak pernah minum obat, dekat dengan mahasiswa, egaliter, aktif di penelitian,...

Ingatkan Tak Potong Ternak Ruminansia

WONOSOBO–Hewan-hewan kurban yang dijual di sejumlah pasar hewan, kemarin, didatangi tim dari Dinas Pangan Pertanian Perikanan dan Peternakan. Tim Kesehatan Hewan (Keswan) dari Bidang...