Soroti Kualitas Layanan BPJS Kesehatan dan BLUD

Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Magelang atas Raperda APBD P 2017

391
PANDANGAN UMUM FRAKSI: Fraksi di DPRD Kabupaten Magelang menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripuna, kemarin (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG).
PANDANGAN UMUM FRAKSI: Fraksi di DPRD Kabupaten Magelang menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripuna, kemarin (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG).

DPRD Kabupaten Magelang menggelar rapat paripurna, dengan agenda pandangan umum fraksi DPRD tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2017, kemarin.

RAPAT dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Soeharno dihadiri Wakil Bupati Magelag, HM Zaenal Arifin. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Gunawan, mengatakan, DPRD Kabupaten Magelang mendorong jajaran Dinas Kesehatan agar berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Utamanya, bagi warga masyarakat yang masuk kategori miskin atau kurang mampu pengguna kartu BPJS.

“Layanan di Puskesmas, hendaknya lebih maksimal dan mutu layanan kesehatan dengan sistem BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) harus perlu ditingkatkan lagi,” kata Gunawan, anggota Fraksi PDIP dalam rapat paripurna DPRD, kemarin.

Fraksi Partai Gerindra juga mempertanyakan kebijakan Pemkab dalam melindungi masyarakat, dalam hal layanan kesehatan. Sejauh ini, pelayanan BPJS Kesehatan belum sepenuhnya dirasakan merata di kalangan rakyat miskin.

“Terlebih lagi, terhadap peserta BPJS mandiri yang mempunyai tunggakan besar, karena tidak mampu membayar kelanjutan kepesertaannya?” sentil Heri Kustiono.

Selain itu, Heri juga mempertanyakan proses konversi dari program Jamkesmas, Jamkesda, dan kartu lain yang diampu oleh pemerintah ke BPJS. Apakah administrasi BPJS-nya difasilitasi oleh Pemkab, atau dibantu pemerintah desa?

Sedangkan Fraksi PAN mendorong percepatan pembangunan RSUD tipe B di bekas Pasar Hewan Mertoyudan. Pertimbangannya, layanan daya tampung rawat inap yang selama ini menjadi persoalan krusial, dapat segera teratasi.

“Kami berharap, RSUD baru nanti bisa memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunannya harus transparan, agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” tandas Sonhaji, menyampaikan pandangan umum Fraksi PAN.

Sedangkan Fraksi PPP menekankan, agar kegiatan proyek fisik yang dibiayai dana perubahan APBD 2017, dikawal secara ketat dengan pengawasan maksimal. Terutama, proyek yang lewat penunjukan langsung (PL), karena durasi waktu pelaksanaan hanya tersisa dua bulan.

“Agar rekanan pelaksana kegiatan tidak bekerja asal-asalan, dan tetap memperhatikan spesifikasi, sehingga kualitas hasil pekerjaan dapat terjaga dengan baik,” kata Sri Haryati, anggota Fraksi PPP.

“Kami berharap, jika terjadi pergeseran, penambangan dan pengurangan anggaran pada perubahan APBD nanti, bisa dilakukan penghematan belanja. Khususnya, kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” saran Abdul Azis, anggota Fraksi Partai Golkar.

Bupati Zaenal Arifin SIP mengemukakan garis besar perubahan APBD 2017. Pendapatan sebesar Rp 310.174.925.385, naik Rp 29.514.824.230 dari semula Rp 280.660.101.155. Belanjar menjadi Rp 2.840.738.861.163, naik Rp 423.394.178.833 menjadi Rp 2.417.344.682.330. (adv)