CEK LOKASI TOL : Bupati Batang Wihaji bersama Muspika mengecek lokasi tol beberapa waktu (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG).
CEK LOKASI TOL : Bupati Batang Wihaji bersama Muspika mengecek lokasi tol beberapa waktu (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG).

BATANG-Bupati berencana curhat resmi kepada Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PU PR) dan pejabat pusat lainnya, terkait proyek nasional di Batang. Bupati merasa proyek tol Batang-Semarang dan PLTU Batang, belum sepenuhnya melibatkan keberadaan pemerintah lokal dan mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar.

“Saya sebenarnya marah setelah pembebasan lahan tol ditinggal begitu saja. Pemerintah daerah tidak diajak musayawarah, tahu–tahu muncul lokasi rest area dan exit tol, tanpa persetujuan kami,” ucap Wihaji dalam forum dialog Kebijakan Pembangunan Daerah yang perwakilan pengelola tol dan PLTU Batang, di ruang rapat, Kamis (28/9).

Menurutnya, Pemkab sudah berkali–kali bertanya kepada pengelola tol, namun jawabannya rest area dan exit tol tidak bisa diubah karena sudah ditentukan. “Tapi ditanya siapa yang menentukan, pengelola tol tidak bisa menjawab. Meski begitu, pengelola proyek tol bersikukuh tidak bisa mengubah rancangan proyek jalur tol, sehingga harus sesuai rencana awal,” kata bupati geram.

Padahal Bupati meminta tambahan exit tol dan adanya rest area baru yang terkoneksi dengan tempat wisata. Hal itu, bisa sesuai dengan programnya dalam membangun lokasi ruang pamer, produk usaha dari perajin di Batang. “Jika tidak mendukung iklim wisata, Batang terancam mandek. Kuliner sepanjang pantura Batang, akan segera gulung tikar. Terbukti saat musim mudik kemarin, pengusaha kuliner Batang omzetnya turun hingga 50 persen lebih,” tuturnya.

Karena itu, pihaknya meminta rest area dan exit tol di Celong Kecamatan Subah, agar terkoneksi dengan wisata Pantai Celong yang ada sungai hutan dan laut. Permintaan tersebut tak menyalahi aturan, karena jalur tol di sepanjang pantura 70 km. Sedangkan aturan exit tol tiap 30 km. “Jadi adil kalau ada dua titik exit tol. Hal tersebut memudahkan akan warga di Timur Batang mengakses wilayah Gringsing, Banyuputih, Limpung Reban dan Tersono,” katanya.

Ditegaskan bupati, yang tak bisa diubah di dunia ini hanya dua, yaitu Alquran dan Hadits. “Karena itulah, kalau masih dipersulit saya akan berjuang agar Batang diberi akses,” tegas Wihaji di hadapan Ketua DPRD, Pimpinan BPI Konsorsium PLTU Batang, Dewan Riset Daerah (DRD) dan tokoh masyarakat Batang.

Bupati juga menyinggung sikap pengelola pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 1.000 MW di Batang, yang dianggapnya kurang memperhatikan kepentingan masyarakat. Terutama dalam hal ketenagakerjaan. “Walaupun dari laporannya sudah banyak tenaga kerja dari Batang, namun masih kurang banyak. Terutama tenaga kerja non keahlian, saya yakin tidak semua pekerja dari luar daerah juga memiliki keahlian tertentu yang sama seperti warga lokal,” ucap Bupati lagi.

Karena itu, dirinya meminta pengelola PLTU agar menyikapi hal tersebut. Pemkab akan berkoordinasi dalam mempersiapkan SDM lokal yang layak bekerja di PLTU. “Kami meminta wakil bupati agar ikut hadir dalam aksi demo beberapa waktu lalu sebagai respon pemerintah dalam mendukung warganya dalam menuntut hak,” katanya.

Atas desakan tersebut, Pimpinan Proyek Jalan Tol Semarang–Batang, Beny Kristiadi mengatakan bahwa untuk penambahan exit tol dan rest area memang tidak menutup kemungkinan bisa dibangun lagi. Terutama jika melihat perkembangan kawasan industri dan permukiman warga. “Kami akan melihat perkembangan ke depan di Kabupaten Batang dengan berjalannya waktu dan padatnya permukimam. Namun keputusan tetap di kementrian pusat,” tandasnya. (han/ida)