Sejumlah Anggota Dewan ‘Boikot’ Rapat Banggar

410

SEMARANG- Sejumlah anggota DPRD Kota Semarang mangkir mengikuti rapat paripurna terkait Badan Anggaran (Banggar). Bahkan sudah dua kali akan dilaksanakan, tetapi rapat paripurna gagal karena tidak memenuhi kuorum. Terakhir, pada Selasa (26/9) lalu, tercatat hanya 28 anggota legislatif yang hadir mengikuti rapat dari total 50 anggota. Artinya, ada 18 anggota dewan mangkir tanpa keterangan jelas, dan sebanyak 4 anggota dewan izin karena berhalangan hadir. Sedangkan syarat sahnya rapat paripurna harus dihadiri dua pertiga dari jumlah anggota.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, mengatakan, ini kali kedua rapat paripurna yang sedianya membahas agenda penetapan raperda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2017 dan penetapan tambahan penghasilan pegawai kembali gagal. Sebelumnya, Senin (25/9) lalu, pelaksanaan rapat gagal dengan sekali skorsing. Sedangkan hari kedua rapat kembali gagal dengan tiga kali skorsing. “Ini pengalaman pertama kali bagi DPRD Kota Semarang dengan dua kali rapat paripurna selalu gagal karena tidak kuorum. Ini menjadi preseden buruk bagi DPRD Kota Semarang,” katanya.

Supriyadi menyebutkan, para anggota legislatif yang mangkir rapat itu tercatat dari beberapa partai, yakni Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan. “Kami belum tahu latar belakang mereka tidak hadir rapat kali ini, yang sudah kedua kalinya,” ucapnya.

Menurut dia, mangkirnya sejumlah anggota dewan dalam rapat paripurna sebagai forum tertinggi, justru menimbulkan pertanyaan terhadap integritas dan loyalitas dalam mengemban amanah rakyat. “Apabila mereka tidak sependapat, kurang berkenan, atau ada pendapat lain silakan sampaikan,” ujar politikus PDIP itu.

Salah satu anggota DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto, juga mempertanyakan integritas para anggota legislatif yang tidak menghadiri rapat paripurna tersebut. “Kami mempertanyakan integritas teman-teman (yang mangkir, Red) dalam mengawal martabat dan wibawa DPRD,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Menurut Wachid, seharusnya Badan Kehormatan DPRD bisa memutuskan sanksi karena dinilai merendahkan kredibilitas dan wibawa DPRD. “Kalau rapat paripurna yang merupakan forum tertinggi DPRD saja tidak kuorum, bagaimana dengan rapat koordinasi, rapat panitia khusus, dan sebagainya nantinya?” ucapnya setengah bertanya.

Penelusuran koran ini, aksi ‘boikot’ rapat paripurna itu diduga karena adanya perbedaan pendapat di antara fraksi dalam persetujuan penetapan anggaran yang diusulkan oleh eksekutif atau Pemkot Semarang. Fraksi yang memboikot tidak mau ikut rapat paripurna adalah fraksi ‘minoritas’ yang cenderung merasa kalah suara dalam penentuan atau persetujuan anggaran. Padahal, menurut fraksi tersebut, saat ini ada rencana penganggaran yang tidak logis. Bahkan hingga ratusan miliar rupiah yang dinilai tidak tepat sasaran.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso, menyatakan, penolakan ikut rapat banggar di paripurna tersebut adalah sikap politik. “Ini bagian dari keputusan politik yang dilakukan oleh Fraksi Gerindra. Kami merasa, di DPRD Kota Semarang hanya memiliki tujuh personel. Ketika kami ada sebuah masukan terkait kepentingan masyarakat yang harus diperjuangkan, kami tidak bisa berbuat banyak. Kami tidak bisa mengikuti arus paripurna, sedangkan isi dalam kegiatan banggar dalam paripurna itu belum menunjukkan sikap prorakyat. Ini bagian dari sikap politik, bukan mbalelo,” paparnya.

Ada beberapa poin yang diusulkan oleh Pemkot Semarang, dan akan dibahas dalam rapat banggar tersebut. Pertama, adalah terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemkot Semarang tidak mengusulkan kenaikan TPP, padahal menurut gambaran kajian yang disampaikan, prestasi Pemkot Semarang luar biasa bagus.  “Alasan tidak menaikkan TPP ini hanya karena masalah adanya dua OPD yang tidak memiliki finger print. Kenapa tidak ada finger print, karena sedang ada renovasi dan pindah OPD. Ini berarti alasan yang tidak mendasar. Kenapa kami memerjuangkan TPP, karena setiap tahun ada inflasi, sedangkan kemampuan keuangan daerah Kota Semarang cukup untuk memberikan kenaikan tunjangan pegawai,” katanya.

Kedua, kata Joko, terkait rencana kegiatan grasstrack (ajang balap motor) yang hibahnya mencapai Rp 18 miliar. “Uang sebesar itu akan dihibahkan kepada Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Tengah, yang notabene bukan ranah Pemkot Semarang. Bahasa Jawanya ‘nguyahi segoro’, ini perlu diwaspadai. Apa yang didapatkan oleh Pemkot Semarang dengan menghibahkan Rp 18 miliar tersebut. Output yang didapatkan oleh Pemkot Semarang apa? Sedangkan di dalam revisi RPJMD jelas, saat ini konsentrasi terhadap infrastruktur. Lha ini tidak terkait infrastruktur dan output yang didapatkan juga tidak jelas. Nilai Rp 18 miliar jelas nilai yang tidak sedikit,” ungkapnya.

Ketiga, lanjut dia, terkait usulan penganggaran sistem tahun jamak. Ada empat usulan kegiatan tahun jamak yang diajukan. Di antaranya, adalah penganggaran untuk rumah sakit, Bus Rapid Transit (BRT), fasilitas Terminal Terboyo, dan parkir Jalan Pandanaran. “Saya melihat, ini bukan menggunakan skala prioritas. Fasilitas Terminal Terboyo misalnya, itu bukan ranahnya Pemkot Semarang, karena milik pemerintah pusat. Ini nilainya ratusan miliar semua, tidak ada yang sedikit. Saya berharap Pemkot Semarang bisa lebih dewasa untuk melihat skala prioritas.

Sedangkan hal yang seharusnya termasuk kala prioritas justru tidak dimasukkan tahun jamak. Dia mencontohkan pembangunan Pasar Johar, yang tuntutan masyarakat seperti apa supaya segera selesai. “Kami Fraksi Gerindra tidak mampu berbuat banyak di dalam rapat. Lebih baik kami mengusulkan ada rapat pimpinan, setelah itu ada rapat konsultasi dengan Pemkot Semarang, dalam hal ini wali kota, untuk duduk bersama,” katanya.

Dia tidak ingin pengalaman tahun sebelumnya terulang. “Perlu diingat, teman-teman DPRD Kota Semarang pernah membahas anggaran Rp 4,5 triliun hanya dua hari. Bayangkan buku yang setumpuk itu, tentu kita tidak akan bisa mencermati. Kecuali hanya pegang palu, baca, gedok. Ini yang tidak diinginkan. Sangat naif sekali kalau kami ikut paripurna, sedangkan kami tidak tahu isi jeroan APBD itu. Jangan memaksakan kami untuk menyetujui anggaran dengan waktu yang singkat,” ujarnya. (amu/den/aro)