Persoalkan KPK Tunjuk Nazarrudin Jadi JC

362

PEKALONGAN-Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, menilai operasi tangkap tangan (OTT) dan penunjukan M Nazarrudin sebagai justice collaborator (JC) merupakan noda merah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode saat ini. Pasalnya, hal itu menyalahi aturan Mahkamah Agung yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Artinya, pemberian JC bukan untuk pelaku utama. “KPK kini membuat banyak kesalahan dan membiarkan kasus-kasus korupsi besar tidak terungkap,” kata anggota dewan dari Jawa Tengah ini.

Anggota DPR RI yang menjadi anggota Pansus Hak Angket KPK ini juga menilai bahwa KPK setiap tahun semakin banyak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), namun tindakan tersebut tidak berdampak pada lainnya. Justru perubahan sistem ke arah pemerintahan yang bersih semakin jauh. “Silakan saja KPK menggelar OTT, tapi jangan sampai justru melupakan kasus kasus korupsi besar yang juga jadi sorotan publik,” kata anggota dewan kelahiran Pekalongan ini.

Sesuai rencana KPK, jelasnya, anggarannya sangat besar. Tiap kasus mulai penyelidikan, penyidikan hingga eksekusi sebesar Rp 440 juta. Seharusnya kasus-kasus yang ditangani KPK mampu mendorong terciptanya efek jera dan perubahan sistem seperti yang menjadi tujuan utama pembentukan KPK 14 tahun lalu.

“Apalagi banyak kasus besar yang kini terhenti penuntasannya seperti kasus Bank Century, Kasus RS Sumber Waras. Banyak pula kasus lain yang tersangkanya sudah ditetapkan KPK tapi tidak jelas kelanjutannya. Jangan sampai sudah dijadikan tersangka, namun kemudian tidak ada proses hukum lanjutan,” tegas dia. (han/ida)