Dini S Purwono (ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
Dini S Purwono (ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

Ibu Dini S. Purwono yang saya hormati. Saya adalah anggota keluarga salah satu karyawan PT Nyonya Meneer Semarang yang sudah dinyatakan pailit. Ada sekitar 1.300 karyawan yang sampai sekarang nasibnya tidak jelas. Saya baca di media, saat ini tim kurator sedang mendata asset PT Nyonya Meneer dan piutang para kreditur yang belum dibayar.
Pertanyaan saya, sesuai UU PT maupun perburuhan, bagaimana pembayaran hak-hak para karyawan setelah perusahaan dinyatakan pailit? Sebab, saya khawatir seluruh aset setelah dilelang justru hanya dipakai membayar para kreditur, sementara hak-hak karyawan tak terbayarkan. Atas penjelasannya diucapkan terima kasih.

Utomo, Semarang

+628122687xxx

JAWABAN:
Bapak Utomo yang saya hormati. Saya turut prihatin dengan nasib salah satu keluarga Anda yang harus menghadapi ketidakpastian pasca PT Nyonya Meneer Semarang dinyatakan pailit.
Pertama-tama saya ingin sampaikan, bahwa dinyatakan pailit bukanlah berarti serta merta akhir dari hidup suatu perusahaan. Harus dibedakan antara “perusahaan dinyatakan pailit” dengan “perusahaan dalam likuidasi”. Status “pailit” ini berbeda dengan status “likuidasi”, di mana dalam hal likuidasi perusahaan benar-benar berhenti melakukan kegiatan usahanya, dibubarkan dan dicabut status badan hukumnya.  Sementara dalam hal kepailitan, suatu perusahaan yang telah dinyatakan pailit masih tetap mempunyai harapan untuk hidup dan kembali beroperasi normal setelah proses pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator selesai. Meskipun memang proses kepailitan dapat berakhir pada pembubaran dan likuidasi perusahaan apabila aset perusahaan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utang perusahaan dan perdamaian dengan para kreditur tidak tercapai.

Sebagai gambaran, suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan apabila (i) ia mempunyai dua kreditur atau lebih; dan (ii) tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pailit tersebut dapat diajukan oleh perusahaan itu sendiri atau atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Dalam hal suatu perusahaan dinyatakan pailit, secara hukum berarti bahwa perusahaan tersebut kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Pasca dinyatakan pailit suatu perusahaan masih dapat beroperasi dan bahkan diharapkan agar perusahaan tetap produktif dan mendapatkan pemasukan uang. Selama perusahaan berstatus pailit, pengurusan aset dan pemberesan utang-utang perusahaan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit. Tugas pokok dari kurator adalah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memaksimalisasi aset perusahaan guna kepentingan pelunasan utang perusahaan.

Kemudian bagaimana dengan nasib pekerja selama perusahaan dalam status pailit? Secara hukum hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan adalah tidak berubah, dalam arti perjanjian kerja yang ada tetap berlaku. Namun demikian, pasal 39 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) membuka kemungkinan bagi pekerja untuk memutuskan hubungan kerja dan sebaliknya bagi kurator untuk memberhentikan pekerja dalam hal diperlukan, dengan pemberitahuan paling sedikit 45 hari sebelumnya.

Pemutusan hubungan kerja dalam hal ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Lebih lanjut, pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU dengan jelas menyatakan bahwa upah yang terhutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit adalah merupakan utang perusahaan dan karenanya harus diperhitungkan dalam proses pemberesan oleh kurator.

Lantas bagaimana posisi utang upah dan hak-hak lainnya dari pekerja dibandingkan dengan posisi utang para kreditur perusahaan? Pasal 95 ayat (4) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dengan jelas menyatakan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan No 62/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tersebut harus dimaknai bahwa pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur, termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Pun pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan, termasuk tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.

Dengan demikian jelas bahwa upah pekerja/buruh secara hukum harus didahulukan pembayarannya dari segala tagihan kreditur lainnya. Sementara untuk hak-hak pekerja/buruh lainnya (selain upah) secara hukum juga didahulukan pembayarannya dari segala tagihan kreditur lainnya, kecuali tagihan dari kreditur separatis. Kreditur separatis ini adalah kreditur yang memegang hak jaminan tertentu seperti gadai, fidusia atau hak tanggungan.

Perlu saya tambahkan bahwa sekalipun pembayaran upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh adalah prioritas utama secara hukum seperti telah dijelaskan tadi, namun pasal 96 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak.

Untuk mencegah terjadinya kedaluwarsa tersebut, harus dipastikan bahwa (i) tagihan atas upah dan hak-hak lain yang dimiliki oleh pekerja diajukan kepada kurator untuk dicocokkan dalam suatu proses pencocokan piutang; dan (ii) tagihan tersebut masuk ke dalam daftar piutang yang diakui oleh kurator. Dalam hal ini perlu diperhatikan jadwal waktu pengajuan tagihan yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas dengan seksama agar tagihan tersebut dapat masuk dalam proses pencocokkan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. (*)