25.3 C
Semarang
Jumat, 13 Desember 2019

Nasib Karyawan setelah Perusahaan Pailit

Must Read

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden...

Ibu Dini S. Purwono yang saya hormati. Saya adalah anggota keluarga salah satu karyawan PT Nyonya Meneer Semarang yang sudah dinyatakan pailit. Ada sekitar 1.300 karyawan yang sampai sekarang nasibnya tidak jelas. Saya baca di media, saat ini tim kurator sedang mendata asset PT Nyonya Meneer dan piutang para kreditur yang belum dibayar.
Pertanyaan saya, sesuai UU PT maupun perburuhan, bagaimana pembayaran hak-hak para karyawan setelah perusahaan dinyatakan pailit? Sebab, saya khawatir seluruh aset setelah dilelang justru hanya dipakai membayar para kreditur, sementara hak-hak karyawan tak terbayarkan. Atas penjelasannya diucapkan terima kasih.

Utomo, Semarang

+628122687xxx

JAWABAN:
Bapak Utomo yang saya hormati. Saya turut prihatin dengan nasib salah satu keluarga Anda yang harus menghadapi ketidakpastian pasca PT Nyonya Meneer Semarang dinyatakan pailit.
Pertama-tama saya ingin sampaikan, bahwa dinyatakan pailit bukanlah berarti serta merta akhir dari hidup suatu perusahaan. Harus dibedakan antara “perusahaan dinyatakan pailit” dengan “perusahaan dalam likuidasi”. Status “pailit” ini berbeda dengan status “likuidasi”, di mana dalam hal likuidasi perusahaan benar-benar berhenti melakukan kegiatan usahanya, dibubarkan dan dicabut status badan hukumnya.  Sementara dalam hal kepailitan, suatu perusahaan yang telah dinyatakan pailit masih tetap mempunyai harapan untuk hidup dan kembali beroperasi normal setelah proses pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator selesai. Meskipun memang proses kepailitan dapat berakhir pada pembubaran dan likuidasi perusahaan apabila aset perusahaan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utang perusahaan dan perdamaian dengan para kreditur tidak tercapai.

Sebagai gambaran, suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan apabila (i) ia mempunyai dua kreditur atau lebih; dan (ii) tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pailit tersebut dapat diajukan oleh perusahaan itu sendiri atau atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Dalam hal suatu perusahaan dinyatakan pailit, secara hukum berarti bahwa perusahaan tersebut kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Pasca dinyatakan pailit suatu perusahaan masih dapat beroperasi dan bahkan diharapkan agar perusahaan tetap produktif dan mendapatkan pemasukan uang. Selama perusahaan berstatus pailit, pengurusan aset dan pemberesan utang-utang perusahaan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit. Tugas pokok dari kurator adalah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memaksimalisasi aset perusahaan guna kepentingan pelunasan utang perusahaan.

Kemudian bagaimana dengan nasib pekerja selama perusahaan dalam status pailit? Secara hukum hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan adalah tidak berubah, dalam arti perjanjian kerja yang ada tetap berlaku. Namun demikian, pasal 39 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) membuka kemungkinan bagi pekerja untuk memutuskan hubungan kerja dan sebaliknya bagi kurator untuk memberhentikan pekerja dalam hal diperlukan, dengan pemberitahuan paling sedikit 45 hari sebelumnya.

Pemutusan hubungan kerja dalam hal ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Lebih lanjut, pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU dengan jelas menyatakan bahwa upah yang terhutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit adalah merupakan utang perusahaan dan karenanya harus diperhitungkan dalam proses pemberesan oleh kurator.

Lantas bagaimana posisi utang upah dan hak-hak lainnya dari pekerja dibandingkan dengan posisi utang para kreditur perusahaan? Pasal 95 ayat (4) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dengan jelas menyatakan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan No 62/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tersebut harus dimaknai bahwa pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur, termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Pun pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan, termasuk tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.

Dengan demikian jelas bahwa upah pekerja/buruh secara hukum harus didahulukan pembayarannya dari segala tagihan kreditur lainnya. Sementara untuk hak-hak pekerja/buruh lainnya (selain upah) secara hukum juga didahulukan pembayarannya dari segala tagihan kreditur lainnya, kecuali tagihan dari kreditur separatis. Kreditur separatis ini adalah kreditur yang memegang hak jaminan tertentu seperti gadai, fidusia atau hak tanggungan.

Perlu saya tambahkan bahwa sekalipun pembayaran upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh adalah prioritas utama secara hukum seperti telah dijelaskan tadi, namun pasal 96 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak.

Untuk mencegah terjadinya kedaluwarsa tersebut, harus dipastikan bahwa (i) tagihan atas upah dan hak-hak lain yang dimiliki oleh pekerja diajukan kepada kurator untuk dicocokkan dalam suatu proses pencocokan piutang; dan (ii) tagihan tersebut masuk ke dalam daftar piutang yang diakui oleh kurator. Dalam hal ini perlu diperhatikan jadwal waktu pengajuan tagihan yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas dengan seksama agar tagihan tersebut dapat masuk dalam proses pencocokkan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. (*)

- Advertisement -

1 KOMENTAR

  1. […] Setelah perusahaan tutup, umumnya, serikat buruh akan menempuh berbagai upaya penanganan kasus: dari ‘menjaga pabrik’ hingga berdemonstrasi ke lembaga-lembaga pemerintah. Langkah lainnya adalah: (1) mempailitkan perusahaan. Kesulitan muncul ketika diketahui ternyata semua barang bukan milik sendiri atau perusahaan terlilit hutang. Kemudian langkah advokasi menempuh diskusi tentang hak-hak buruh dalam status perusahaan pailit. […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...

Air Semut

Kota ini di tengah Gurun Gobi. Jaraknya empat jam dari kota di baratnya. Juga empat jam dari kota di timurnya. Kota yang di barat itu,...

Rombak Kurikulum

Reformasi besar-besaran. Di bidang kurikulum pendidikan. Itulah instruksi Presiden Joko Widodo. Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Kemarin. Kata 'reformasi' saja sudah sangat ekstrem. Apalagi...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -