BATANG–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang mendukung iklim investasi di wilayahnya dengan baik. Namun tetap dengan mengikuti aturan dan hukum yang berlaku, serta didukung masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Batang, Fauzi. Dirinya secara pribadi maupun lembaga, sangat mendukung keberadaan investasi di Batang. Dengan investasi yang sesuai aturan, bisa menunjang pembangunan daerah.

“DPRD mendukung investor yang akan masuk ke Batang, tetapi harus mematuhi aturan sesuai dengan regulasi, seperti izin Amdal, RTRW juga harus diperhitungkan,” jelasnya.

Mengenai polemik berdirinya peternakan sapi di daerah Bandar milik PT Kejora Pelita Semesta (KPS), pihaknya sudah menggelar hearing. Dengan mendatangkan semua stakeholder serta masyarakat setempat yang menolak keberadaannya. Setelah sebelumnya, di Desa Sedayu Kecamatan Bandar mendapatkan banyak penolakan dari warga sekitar. Pengelola memindah di Desa Tumberep masih di kecamatan yang sama. Kini dipersilahkan, PT KPS melakukan pengajuan izin kembali, salah satu syaratnya dengan melakukan sosialisasi ulang kepada masyrakat setempat.

“Namun sejauh yang saya tahu, lembaga DPRD belum ada sikap, apalagi mendikte dan menekan atau mempengaruhi birokrasi, seperti yang dituduhkan kepada kami,“ kata Fauzi.

Ditambahkan, anggota DPRD lain H Tofani Dwi Arieanto menjelaskan terkait rumor bahwa ada oknum anggota DPRD maupun lembaga DPRD menerima pengondisian dari PT KPS, tidaklah benar. “Yang saya tahu, rumor itu tidak benar,” serunya.

Menurut Haji Ari -panggilan akrabnya, sebagai anggota dewan menjunjung sikap adil. Saat ada investor mengadu ke DPRD, menginginkan investasi namun tidak ada kejelasan. Selain itu, dewan juga terdorong untuk mengetahui kejelasannya.

“Sesuai dengan public hearing di DPRD, disampaikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang bahwa pendirian peternakan sapi yang bergeser di Desa Tumbrep tidak masalah. Kami berharap, kalau diperbolehkan harus dilakukan sosialisasi ulang dan perizinan sesuai dengan aturan dan didukung oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, pemilik PT KPS, Sihombing, mengaku sudah berusaha maksimal agar perizian kandang sapinya bisa keluar. Namun hingga dua tahun diajukan, belum ada kejelasan kenapa ditolak oleh masyarakat maupun Pemkab Batang. Padahal sudah ada tawaran dari pemerintah daerah lain, namun dirinya berkeinginan bisa membangun usaha di Batang, terutama Bandar.

“Saya ingin bikin usaha di Batang terutama Bandar, karena ada faktor historis. Karena saya sudah lama memiliki usaha angkutan bus sejak tahun 1990-an. Saya juga sudah memiliki lahan potensial disini, sehingga ingin membuka perusahaan disini,” jelasnya. (han/ida)