Ganjar Pranowo (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ganjar Pranowo (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)

Kalau anggaran sudah tak siapin. Begitu nanti itu (appraisal) selesai, sudah tak siapin. Ada tambahan di (APBD) Perubahan Rp 18 miliar,”

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengisyaratkan menyetujui tambahan penghasilan anggota DPRD yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 18 tahun 2017. Pemprov telah menyiapkan anggaran Rp 18 miliar dalam APBD Perubahan 2017 untuk kenaikan pendapatan 100 anggota DPRD Jawa Tengah.

Menurut Ganjar kepada wartawan, kemarin, pencairan anggaran berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan akan dilakukan apraisal terhadap usulan kenaikan pendapatan. “Kalau anggaran sudah tak siapin. Begitu nanti itu (appraisal) selesai, sudah tak siapin. Ada tambahan di (APBD) Perubahan Rp 18 miliar,” katanya.

Ganjar mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil dari appraisal yang dilakukan Sekretariat DPRD. Perihal realisasi anggaran yang akan dicairkan, juga masih menunggu appraisal tersebut. Dia mengaku tidak mengetahui dengan detil berapa usulan kenaikan anggaran per item.

Menurut dia, tambahan pendapatan anggota dewan harus dikucurkan karena sudah menjadi amanat PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. “Kalau PP, berat atau ringan harus dilaksanakan. Saya nggak menghitung berat ringan lagi, kalau sudah aturan apalagi selevel PP ya harus kita laksanakan,” tandasnya.

Hal tersebut menurut dia sama dengan saat aturan pengelolaan SMA/SMK diserahkan ke provinsi. “Saya nggak boleh bicara berat menggaji para guru. Pokoknya tinggal dilaksanakan, tinggal ngatur, pasti ada (anggaran) yang dikurangi dari yang lain,” ujarnya.

Sekretaris DPRD Jateng, Indra Surya menjelaskan, Pergub tersebut diharpakan bisa digedok bulan ini agar Oktober mendatang bisa diimplementasikan. “Kalau Pergub sudah jadi, maka hak-hak anggota dewan langsung dibayarkan. Jadi nanti dirapel mulai sejak disahkannya Perda sampai dikeluarkannya Pergub, kan Perda disahkan Agustus lalu,” terangnya.

Diharapkan, Pergub dapat lebih cepat dikeluarkan. Sebab sesuai amanah dari PP 18, pelaksanaan aturan yang baru itu harus mulai diterapkan maksimal tiga bulan sejak keluarnya PP yakni Juli 2017 lalu. Maka September ini Pergub harus sudah diterbitkan.

Indra mengatakan, sesuai PP 18, ada tiga poin yang dinilai membuat para anggota legislatif tersenyum.Yaitu kenaikan tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi dan informasi, tunjangan  perumahan, serta kemudahan dalam penggunaan dana reses. Totalnya mencapai Rp 59 juta per bulan. Selama ini, anggota dewan menerima Rp 31 juta per bulan.

Indra juga menjelaskan, untuk tunjangan transportasi para anggota dewan dan pimpinan, sudah sepakat dan dikuatkan melalui Perda yakni tidak menggunakan kendaraan dinas melainkan diberikan dalam bentuk uang.

Untuk nominalnya, saat ini sedang dikaji oleh tim appraisal dari Undip Semarang, dan awal pekan ini sudah bisa diketahui. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI maka nominal tunjangan transportasi adalah Rp 17,5 juta per bulan. Tapi itu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Tetapi pada taksiran draf pergub yang diajukan ke gubernur, nominalnya sejumlah Rp 18 juta peranggota per bulan.

Untuk tunjangan komunikasi dan informasi, terjadi kenaikan yang signifikan. Jika selama ini per anggota menerima sekitar Rp 9 juta per bulan, nantinya menjadi Rp 21 juta per bulan. Itu pun kepastiannya masih menunggu hasil kajian tim appraisal.

Mengenai tunjangan perumahan, selama ini per bulan Ketua DPRD menerima sejumlah Rp 27 juta, Wakil Ketua DPRD sejumlah Rp 25 juta, anggota Rp 20 juta. Sedangkan kenaikannya, menurut Indra, belum dapat diketahui karena masih menunggu hasil kajian tim appraisal.

Kemudian untuk reses yang digelar tiga kali setahun, sesuai PP 18, para anggota dewan tak perlu lagi membuat laporan pertanggungjawaban yang rumit. Mekanismenya, anggota hanya tanda tangan menerima uang selanjutnya penggunaan diserahkan masing-masing anggota. (ric)