TINGKATKAN PELAYANAN : Para pemateri dalam Rakor Bidang Ketenagalistrikan di Jateng yang digelar di kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng, Selasa (26/9) (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang).
TINGKATKAN PELAYANAN : Para pemateri dalam Rakor Bidang Ketenagalistrikan di Jateng yang digelar di kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng, Selasa (26/9) (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang).

SEMARANG – Masyarakat dan kalangan industri bakal mendapatkan sejumlah kompensasi jika ada gangguan dalam pelayanan listrik yang diberikan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kompensasi yang diberikan diantaranya pengurangan nominal tagihan pajak yang dibayarkan pada bulan berikutnya.

Inspektur Ketenagalistrikan Muda Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ahmad Amiruddin mengatakan kompensasi itu diberikan pada semua pelanggan termasuk rumah tangga maupun perusahaan. “Besarnya kompensasi 20 persen untuk pelanggan bersubsidi dan 35 persen untuk pelanggan nonsubsidi. Persentase itu dihitung dari biaya beban atau rekening minimum,” katanya dalam Rakor Bidang Ketenagalistrikan di Jateng yang digelar di kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng, Selasa (26/9).

Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) PenyaluranTenaga Listrik oleh PT PLN. Aturan menjadi pengganti Permen Nomor 33 Tahun 2014.

Pada tahun 2016, jika dirupiahkan, besarnya kompensasi yang harus dikeluarkan oleh PLN di seluruh Indonesia ada Rp 30 miliar. Sedangkan untuk Jawa Tengah ada Rp 220 juta. Menurutnya, aturan tersebut dikeluarkan karena ekspektasi masyarakat semakin tinggi terhadap layanan PLN.

Kompensasi diberikan bukan dalam bentuk uang, tapi pengurangan tagihan. “Caranya, kalau ada gangguan pelayanan silakan kontak call center (kode area + 123) dan nomor pelanggan akan dicatat. PLN kemudian akan melakukan pengecekan dan mencatat,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut hadir Kabid Ketenagalistrikan Dinas ESDM Jateng Imam Nugraha, Senior Specialist Executive PLN Distribusi Jateng dan DIY Agus Sunanto, Ketua LP2K Kota Semarang Ngargono, dan perwakilan dari PT Bekasi Power, Djefri Cantono.

Terdapat 13 indikator TMP yang telah ditetapkan dalam Permen tersebut. Yakni tegangan tinggi, menengah, rendah di titik pemakaian, frekuensi titik pemakaian, lama dan jumlah gangguan per pelanggan, kecepatan pelayanan sambungan baru, kecepatan pelayanan perubahan daya, kecepatan menangapi aduan gangguan, kesalahan pembacaan KWH meter, waktu koreksi kesalahan rekening. Dari indikator itu ada enam item yang jika pelaksanaan tak memuaskan maka pelanggan memperoleh kompensasi. Yakni lama ganguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya, kesalahan pembacaan KWH meter, waktu koreksi kesalahan rekening, dan kecepatan pelayanan sambungan baru. Kompensasi diberikan jika terbukti kesalahan dilakukan oleh pihak PLN. Bukan karena sabotase, kebakaran, bencana, atau terjadi kerusuhan.

Senior Specialist Executive PLN Distribusi Jateng dan DIY Agus Sunanto mengatakan peningkatan pelayanan terus dilakukan. Mulai dari percepatan hari layanan untuk pemasangan baru atau tambah daya, hingga pelayanan satu pintu. Untuk pemasangan baru, asalkan semua syarat administrasi dan teknis terpenuhi maka bisa selesai maksimal 3 hari.

Dia juga meminta masyarakat menghindari calo saat meminta pelayanan pada PLN. “Calon pelanggan cukup datang di gerai dan akan dilayani dari pembayaran biaya instalasi, pemeriksaan, dan dijelaskan hak serta kewajiban pelanggan,’’ katanya.

Pada tahun ini, PLN Distribusi Jateng dan DIY ditarget melakukan 534 ribu penyambungan listrik baru. Namun sampai saat ini baru tercapai seitar 90 persen dari rata-rata target bulanan.

Ketua LP2K Kota Semarang, Ngargono meminta peningkatan pelayanan itu tak sebatas regulasi, tapi harus benar-benar terealisasi dan menyeluruh. Sebab pihaknya mendapatkan cukup banyak laporan dan keluhan atas pelayanan PLN. Mulai dari pelayanan sambungan baru, tambah daya, hingga keberadaan calo. “Saya berharap PLN jangan sekedar memberi janji manis, tapi direalisasikan dengan benar,” paparnya.

Kabid Ketenagalistrikan Dinas ESDM Jateng Imam Nugraha mengatakan pihaknya bersama PLN akan mensosialisasikan aturan tersebut di tingkat Balai. Pemprov Jateng sendiri sejak 2014 hingga 2017 menganggarkan sambungan listrik murah bagi 6.800 warga miskin. “Kami anggarkan lewat APBD untuk satu unit sambungan disubdisi Rp 2,4 juta,” katanya. Meski begitu lanjutnya, ada sekitar 600 ribu masyarakat yang belum mendapatkan sambungan listrik. (ric)