Sosialisasi Dinilai Kurang, Minta Tidak Dipaksakan

Pemberlakuan Transaksi Nontunai di Jalan Tol

494
LEBIH PRAKTIS: Sejumlah pengemudi mobil melewati GTO di gerbang tol Manyaran (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG).
LEBIH PRAKTIS: Sejumlah pengemudi mobil melewati GTO di gerbang tol Manyaran (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG- Mulai akhir Oktober 2017 mendatang, transaksi dengan uang tunai sudah tidak berlaku di gerbang tol. Semua gerbang tol di seluruh Indonesia hanya melayani transaksi nontunai menggunakan uang elektronik atau e-money. Saat ini, sejumlah gardu di jalan tol ruas Semarang-Salatiga pun sudah mulai dialihfungsikan sebagai Gerbang Tol Otomatis (GTO).

Rencana pemerintah memberlakukan transaksi nontunai di semua gerbang tol ini pun mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat.  Ada yang pro dengan alasan bisa mengurangi antrean dan lebih cepat, namun ada juga yang kontra karena dianggap terlalu ribet.

Arif Kusuma, 32, warga Kelurahan Wates, Semarang contohnya. Ia mendukung kebijakan tersebut. Menurut dia, dengan transaksi nontunai atau menggunakan kartu, dinilai lebih cepat dan mengurangi kemacetan. “Tidak ribet, cuma pintu atau gate untuk transaksi nontunai harus diperbanyak,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Diakui, saat ini, untuk mendapatkan kartu e-toll, sudah tidak sulit lagi. Sebab, di setiap gerai mini market atau pasar modern sudah menjual e-toll card. “Tempat membeli dan mengisinya pun sudah banyak, bisa di gerai toko modern atau mini market,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Nur Salim, 35, warga Mangkang Wetan, Tugu, Semarang. Ia mengamini jika penggunaan transaksi nontunai bisa lebih cepat ketika akan masuk atau keluar gerbang tol. Sayangnya, ketersediaan pintu transaksi tol nontunai terkadang masih minim. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kegunaan dan penggunaannya. “Kurang sosialisasi juga, kalau secara pribadi saya mendukung. Namun pintu tol nontunai juga harus memadahi,” katanya.

Ia berharap, sosialisasi kebijakan semua tol harus menggunakan transaksi nontunai bisa lebih gencar. Menurut dia, jika memang belum siap, tak perlu dipaksakan. “Kalau bisa digencarkan lagi sosialisasinya, selain itu harus ada pintu khusus bagi mobil pribadi, bus ataupun truk,” harapnya.

Berbeda dengan Sulaiman, warga Mangkang Wetan, yang berpofesi sebagai sopir truk. Menurut dia, penggunaan transaksi nontunai malah akan merepotkan. “Saya lebih cocok pakai uang tunai. Kalau pakai kartu lha pas lupa dan saldonya habis kan malah susah,” ujarnya.

Menurut dia, idealnya selain gate khusus transaksi nontunai, minimal di pintu masuk atau keluar tol tetap disediakan untuk transaksi tunai. Tujuannya untuk mengantisipasi jika pengemudi kehabisan saldo untuk transaksi nontunai.

Manajer Operasional PT Trans Marga Jateng (TMJ), Fauzi Abdul Rahman menjelaskan, dari 32 gardu sepanjang jalan tol Semarang-Salatiga, hanya ada 8 gardu yang reguler (transaksi tunai). “Sebenarnya hari ini (kemarin, Red), gerbang di tol Banyumanik sudah GTO semua. Tapi ditunda karena terbentur persiapan peresmian tol Bawen-Salatiga besok (hari ini oleh Presiden Joko Widodo, Red),” jelasnya.

Untuk mengganti gerbang reguler menjadi GTO, lanjutnya, tidak butuh banyak perombakan. Hanya dipasang mesin untuk transaksi e-money saja. Jadi, tidak perlu memakan waktu untuk perubahan gardu.

Khusus untuk kendaraan besar, seperti truk dan bus, akan disediakan GTO khusus. Setidaknya ada satu gardu yang disediakan di setiap gerbang. GTO khusus kendaraan besar itu tidak disertai portal batas atas. Selain itu, mesin pembayarannya pun lebih tinggi untuk memudahkan pengemudi menempelkan kartu e-money. “Ke depan, ketika pembangunan tol Salatiga hingga Solo, semua sudah pakai GTO. Tidak ada lagi gerbang reguler,” tegasnya.

Mengenai petugas kasir yang selama ini berjaga di gardu tol, akan dipindahtugaskan. Terhitung ada 65 orang yang ditugaskan menjadi petugas patroli, staf, dan lain sebagainya. “Prinsipnya, tidak ada PHK. Mereka tetap bekerja, hanya bagiannya pindah,” imbuhnya.

Tansisi dari uang tunai menjadi uang elektronik ini memang butuh sosialisasi yang cukup intens. Sebab, mau tidak mau, pengendara harus memastikan saldo e-money mereka mencukupi sebelum masuk ke jalan tol.

Meski begitu, nantinya tetap akan ada petugas yang berjaga di gerbang tol untuk melayani pengemudi yang kehabisan saldo. “Janji dari pihak bank, akan menyiapkan petugas untuk isi ulang e-money,” terangnya.

Di jalan tol ruas Semarang-Salatiga, saat ini baru bekerjasama dengan Bank Mandiri, Bank Himbara, BNI, BRI, dan BTN. Sementara BCA akan segera menyusul. Dengan kata lain, secara tidak langsung pengguna tol wajib punya setidaknya satu rekening bank tersebut untuk bisa menikmati jalan tol.

Memang ada semacam unsur pemaksaan mengenai penggunaan e-money di jalan tol. Warga dipaksa menabung (mengisi saldo) jika ingin menggunakan jalan tol. Artinya, pihak perbankan sangat diuntungkan dalam hal ini. Apalagi, Bank Indonesia (BI) mengizinkan bank menarik biaya pengisian ulang atau top up e-money. Alasannya, agar perbankan lebih semangat menerbitkan kartu uang elektronik dan mengurangi transaksi tunai di masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Prof Bernard L Tanya menjelaskan, unsur pemaksaan oleh pemerintah tersebut merupakan hal lumrah. Secara hukum, jika aturan itu merupakan ranah publik, tidak masalah.

“Karena di ranah publik, pemerintah harus hadir. Masyarakat atau warga negara, wajib mematuhi aturan yang diputuskan pemerintah. Kecuali ranah privasi. Pemerintah harus hadir hanya jika dibutuhkan,” jelasnya.

Memang, warga negara berhak menolak keputusan regulasi yang ditentukan pemerintah di ranah publik. Tapi penolakan itu bukan tanpa prosedur. Jika aturan penggunaan e-money dirasa justru membuat tidak nyaman, masyarakat berhak mengirim aspirasi lewat DPR. “Nantinya DPR sebagai wakil rakyat akan memperjuangkan nasib rakyat hingga mengubah aturan yang berlaku,” tegasnya. (den/amh/aro)