Operator BRT Lalai Urus Uji KIR

Dirazia, Temukan SIM, STNK  dan Trayek Mati

346
PENINDAKAN: Petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Satlantas Polrestabes Semarang saat melakukan razia armada BRT Trans Semarang, kemarin (ADENNYAR WYCAKSONO / JAWA POS RADAR SEMARANG).
PENINDAKAN: Petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Satlantas Polrestabes Semarang saat melakukan razia armada BRT Trans Semarang, kemarin (ADENNYAR WYCAKSONO / JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG- Petugas gabungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang dan Satlantas Polrestabes Semarang melakukan razia terhadap puluhan armada bus rapid transit (BRT) Trans Semarang, Minggu (24/9) petang, di shelter Jalan Pemuda, Semarang. Dalam razia itu, setiap armada BRT yang hendak berangkat dari shelter dipaksa berhenti hingga membuat para sopir tampak kebingunan  dan panik. Petugas pun memeriksa satu persatu kelengkapan surat, mulai surat izin mengemudi (SIM), STNK hingga uji KIR setiap kendaraan. Hasilnya petugas mendapati 11 armada BRT KIR-nya mati, 5 sopir SIM-nya kedaluwarsa, sebanyak 5 STNK bus mati, dan 3 izin trayek BRT yang juga mati.

“Operator Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang PT Minas Makmur Jaya dinilai lalai dalam melakukan kewajibannya dalam mengurus uji KIR dan perpanjangan trayek. Pasalnya, di jalan masih banyak ditemui armada BRT yang habis masa uji KIR atau uji kelayakan jalannya, sudah habis,” kata Plt Kepala BLU Trans Semarang Ade Bhakti kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Ia menerangkan, untuk BRT yang uji KIR-nya kedaluwarsa, langsung diminta untuk kembali ke garasi. Bus tersebut diizinkan jalan kembali, setelah uji KIR yang baru keluar. Atas temuan itu, ia mengaku akan memberikan teguran kepada pihak operator untuk segera mengurus kelengkapan uji KIR.

“Kami punya wewenang untuk menegur atau mengingatkan operator atas kelengkapan yang ada, apalagi komponen biaya untuk uji KIR sudah termasuk dalam komponen perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK),” tuturnya.

Disinggung terkait tindakan yang akan diberikan terkait 11 bus BRT Koridor V yang telat uji KIR, pihaknya mengaku akan meminta operator agar bus tersebut tidak boleh beroperasi, dan diharuskan untuk melakukan uji KIR secepatnya. Sementara untuk  sanksi kepada operator, dalam hal ini PT Minas Makmur Jaya yang dianggap lalai mengurus uji KIR dan perpanjangan trayek, yakni penundaan pembayaran BOK.

“Kelalaian ini sudah termasuk dalam kategori kelalaian atau wanprestasi terkait tanggungjawab operator untuk hal perawatan armada dan kelangkapan administrasi. Kami tidak akan membayar BOK 11 armada yang melanggar masa berlaku KIR tersebut, karena dinilai tidak layak jalan pada operasional 24 September ini,” tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, Muhammad Khadik, menambahkan, jika saat ini masih banyak keluhan masyarakat yang masuk terkait operasional BRT. Total sebanyak 171 keluhan terangkum sejak Juli hingga Agustus lalu, di mana pada Juli tercatat ada 114 keluhan dari masyarakat. Aduan disampaikan melalui hotline Trans Semarang, termasuk di sosial media, seperti twitter, instagram, facebook di @transsemarang serta dirangkum dari sejumlah media. “Kami menjawab keluhan pengguna jasa BRT atau masyarakat. Kami melakukan sidak dan diketahui ada 11 armada Trans Semarang yang sudah habis uji berlaku KIR-nya,” katanya.(den/aro)