33 C
Semarang
Kamis, 16 Juli 2020

E-Toll Melanggar Hak Konsumen

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

KEINGINAN pengelola jalan tol  untuk memberlakukan transaksi nontunai di gerbang tol dinilai melanggar hak konsumen. Hal ini seperti yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konseumen. Apalagi pemberlakuan e-toll akan menghilangkan semua pembayaran tunai di gerbang tol. Sehingga akan merugikan masyarakat, karena di dalamnya ada unsur pemaksaan.

Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang, Ngargono, meminta penyedia jasa jalan tol untuk tetap menyediakan gardu tol yang melayani pembayaran tunai. Jangan dengan dalih penggunaan e-toll, pembayarn tunai dihilangkan. Sebab, masyarakat juga berhak untuk memilih apakah menggunakan pembayaran nontunai atau pembayaran secara tunai.

“Kami sudah banyak mendapatkan keluhan dan masukan. Terlepas dari itu, pembelakuan e-toll dan menghilangkan pembayaran tunai, jelas merugikan konsumen,” katanya.

Ia menambahkan, menghilangkan pembayaran tunai dinilai melanggar pasal 4 poin b UU No 8 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut dijelaskan, jika konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. “Jika semua transaksi pakai elektronik, artinya hak masyarakat untuk memilih dihilangkan. Apalagi ini membuktikan adanya unsur pemaksaan dalam kebijakan tersebut,” tegasnya.

Tidak hanya itu, pemberlakukan e-toll juga ‘memaksa’masyarakat untuk membayar di awal dan belum tentu langsung digunakan. Selain itu, ada keluhan jika untuk mengisi saldo e-toll masih harus dikenakan biaya dengan alasan digunakan untuk penyiapan alat infrastruktur tol.

“Ini jelas memberatkan, harusnya jika mau isi ulang e-toll jangan dikenakan biaya. Kalau perlu harus ada diskon, agar masyarakat sukarela menggunakan e-toll,” tambahnya. (fth/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Dengan Media, Dewan, Pemerintah dan Masyarakat Maju Bersama

RADARSEMARANG.COM - LAHIR di Grobogan pada 11 Februari 1979, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, S.Pi M.Si, mendedikasikan hidupnya untuk menjadi wakil...

Pelajar Perlu Pahami Hukum

WONOSOBO – Sedikitnya 175 pelajar SMP dan SMA, mahasiswa, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), pengawas sekolah, guru bimbingan konseling, pengurus Korpri, kepala UPT Dikpora...

Raih Piala WTN 4 Tahun Berturut-Turut

SALATIGA - Kota Salatiga kembali memperoleh penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) untuk keempat kalinya. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada...

Perpustakaan Desa Pacu Warga Berinovasi

KALIWUNGU - Desa Mukiran memiliki perpustakaan Desa yang telah mengoleksi sejumlah prestasi, baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi Jawa Tengah. Tidak hanya itu, perpustakaan yang...

Kasi SMP Dituntut 2 Tahun Penjara

SEMARANG - Kepala Seksi (Kasi) Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten non-job, Suramlan, dituntut dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta...

Pengguna Bitcoin Turun 70 Persen

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Pasca Bank Indonesia melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia, pengguna dan nilai virtual currency ini turun drastis. Kepala Grup Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran...