E-Toll Melanggar Hak Konsumen

452
Ngargono (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG).
Ngargono (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG).

KEINGINAN pengelola jalan tol  untuk memberlakukan transaksi nontunai di gerbang tol dinilai melanggar hak konsumen. Hal ini seperti yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konseumen. Apalagi pemberlakuan e-toll akan menghilangkan semua pembayaran tunai di gerbang tol. Sehingga akan merugikan masyarakat, karena di dalamnya ada unsur pemaksaan.

Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang, Ngargono, meminta penyedia jasa jalan tol untuk tetap menyediakan gardu tol yang melayani pembayaran tunai. Jangan dengan dalih penggunaan e-toll, pembayarn tunai dihilangkan. Sebab, masyarakat juga berhak untuk memilih apakah menggunakan pembayaran nontunai atau pembayaran secara tunai.

“Kami sudah banyak mendapatkan keluhan dan masukan. Terlepas dari itu, pembelakuan e-toll dan menghilangkan pembayaran tunai, jelas merugikan konsumen,” katanya.

Ia menambahkan, menghilangkan pembayaran tunai dinilai melanggar pasal 4 poin b UU No 8 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut dijelaskan, jika konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. “Jika semua transaksi pakai elektronik, artinya hak masyarakat untuk memilih dihilangkan. Apalagi ini membuktikan adanya unsur pemaksaan dalam kebijakan tersebut,” tegasnya.

Tidak hanya itu, pemberlakukan e-toll juga ‘memaksa’masyarakat untuk membayar di awal dan belum tentu langsung digunakan. Selain itu, ada keluhan jika untuk mengisi saldo e-toll masih harus dikenakan biaya dengan alasan digunakan untuk penyiapan alat infrastruktur tol.

“Ini jelas memberatkan, harusnya jika mau isi ulang e-toll jangan dikenakan biaya. Kalau perlu harus ada diskon, agar masyarakat sukarela menggunakan e-toll,” tambahnya. (fth/aro)