DEKLARASI DAMAI : Penandatanganan deklarasi damai calon kades di Pendopo Kabupaten Demak, kemarin (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG).
DEKLARASI DAMAI : Penandatanganan deklarasi damai calon kades di Pendopo Kabupaten Demak, kemarin (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG).

DEMAK-Sebanyak 145 calon kepala desa (Cakades) akan bersaing memperebutkan 54 lowongan jabatan kepala desa (Kades) di 54 desa yang tersebar di 14 kecamatan. Pilkades sedianya digelar 1 Oktober mendatang secara serentak.

Kabag Tata Pemerintahan Setda, Edy Suntoro mengatakan bahwa Pilkades tahap dua ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kades di desa-desa yang masa jabarannya telah habis. “Kami berharap, Pilkades ini dapat sukses tanpa ekses,” katanya di sela deklarasi damai calon kades di Pendopo Kabupaten Demak, Jumat (22/9) kemarin.

Kapolres Demak AKBP Sonny Irawan dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa dengan dilihat dari jumlah cakades dan jabatan yang akan diisi tersebut, maka peluang kalah yang diderita calon lebih besar, yakni 1 banding 3 (1:3). “Kalau siap, maunya semua menang. Tapi, kalau yang siap kalah memang sulit. Jadi semua pihak, utamanya calon dan pendukungnya harus siap kalah dan selalu menjaga stabilitas keamanan dengan baik,” katanya.

Kapolres menegaskan, Kabupaten Demak sejauh ini menjadi barometer tingkat keamanan paling kondusif di wilayah Polda Jateng. Karena itu, jika terjadi gejolak, maka akan menjadi pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi.

“Karena itu, jangan sampai terjadi gesekan. Kami kawal semua tahapan yang dilakukan dalam Pilkades ini. Kalau ada yang memprovokasi untuk bertindak anarkis, maka harus siap berhadapan dengan petugas,” ujarnya.

Menurutnya, tingkat kerawanan dapat terjadi jika ada money politics. Kemudian, jika ada provokasi, panitia tidak netral, mobilisasi massa, kampanye hitam (black campaign) dan saat penentuan DPT.

Dandim 0716 Demak, Letkol Inf Agung Udayana juga berpesan jangan sampai terjadi gesekan hanya gara gara Pilkades. “Yang kalah harus bisa legowo,” ingatnya.

Menurutnya, selain money politics, kerawanan konflik terjadi bila ada gesekan antar pendukung, intimidasi, perusakan gambar, keterlibatan aparat dan penggelembungan suara. Karenanya, panitia Pilkades di tingkat desa maupun kecamatan dapat mengantisipasi masalah tersebut. (hib/ida)