SEMARANG – Warga Kebonharjo, Tanjung Mas, Semarang Utara, merasa kecewa dengan pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Semarang, saat menanyakan proses balik nama sertifikat tanah di wilayahnya.

Hartono, salah seorang warga Kebonharjo mengatakan, awalnya warga ditemui staf BPN yang meminta fotokopi sertifikat tanah. Namun, setelah mengetahui yang mengurus warga Keboharjo, petugas pun tak lagi meneruskan layanan.

“Kami sudah menyiapkan fotokopi sertifikat seusi petunjuk pegawai BPN. Kemudian kami diminta menunggu pegawai bagian hak pengelolaan lahan (HPL). Namun kami  sudah menunggu lama, sejak jam 09.00 sampai 11.00 tapi tidak ditemui lagi,” kata Hartono, Kamis (21/9), sembari menambahkan warga mendatangi kantor BPN hari lalu.

Warga lain, Sugiman juga menyesalkan BPN tidak bisa memberi informasi secara detail terkait kepengurusan sertifikat.  “Kami sudah jauh-jauh ke kantor pertanahan untuk meminta informasi dan kejelasan terkait balik nama sertifikat warga. Tapi tak digubris sama sekali,” imbuhnya.

Kuasa hukum warga Kebonharjo, Dio Hermansyah Bakire menambahkan, kehadiran warga di BPN sebenarnya hanya ingin menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo di beberapa media. Yakni, hak kepemilikan tanah sah adalah yang memiliki sertifikat, sehingga tidak boleh digugat secara hukum. Ia menyebutkan, di Kebonharjo, terdata ada 3.360 sertifikat hak milik (SHM) milik warga. Banyak warga yang berencana memproses balik nama sertifikat yang diterbitkan BPN sendiri tersebut.

Menurutnya, sertifikat tanah milik warga adalah sah, karena selain diterbitkan BPN, warga juga secara rutin telah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Pihaknya juga menyayangkan ketika tidak ada pegawai yang merespons kehadirannya.”Kami ke sini baik-baik, tapi kenapa malah petugas tidak merespons,” tandasnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kebonharjo Diana Sukorina juga menyesalkan karena sudah 3 bulan lebih Gubernur Jateng tak bersedia menemui warga Kebonharjo, padahal surat resmi sudah diajukan. Ia menyesalkan karena jargon gubernur mendukung orang kecil tak terbukti adanya, sehingga pihaknya mengalami kekecewaan, namun dipastikannya warga tetap akan berjuang secara maksimal untuk memperoleh hak-haknya.

“Kami sudah kirim surat 8 kali ke gubernur, tapi yang diutus cuma Dishub dan tata pemerintahan. Pas menemui warga mereka mengatakan bukan tanah warga. Namun setelah diberikan bukti SHM akhirnya diam, tapi sekarang ndak ada respon sama sekali dari gubernur,”ungkapnya. (jks/zal)