Warga Ujungnegoro Minta Kompensasi

Terdampak Debu Proyek PLTU

347
DAMPAK PROYEK: Ratusan ibu-ibu dari Desa Ujungnegoro menggelar aksi unjuk rasa di depan kawasan pembangunan PLTU Batang, kemarin (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang),
DAMPAK PROYEK: Ratusan ibu-ibu dari Desa Ujungnegoro menggelar aksi unjuk rasa di depan kawasan pembangunan PLTU Batang, kemarin (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang),

BATANG – Ratusan warga Desa Ujungnegoro, yang didominasi ibu-ibu menggelar unjuk rasa di kawasan pembangunan PLTU 2×1000 MW Batang, Rabu (20/9). Mereka menuntut kompensasi akibat terdampak debu pembangunan PLTU yang dapat mengganggu kesehatan.

Koordinator Pendemo Sarehati, mengatakan, proses pembangunan PLTU seharusnya memperhatikan dampak kesehatan warga. Karena akibat pembangunan proyek tersebut, banyak debu yang bertebaran di Desa mereka. Sehingga menggangu kesehatan dan kondisi lingkungan rumah mereka.

“Kami meminta adanya kompensasi dampak dari debu selama proyek berjalan dan tidak boleh ada potongan. Kami juga meminta adanya transpransi dalam perekrutan karyawan,” tuntut Sarehati.

Selama ini ia sudah mengeluhkan debu yang ditimbukan akibat pembangunan proyek tersebut, namun selama ini tidak ada tanggapan dari pihak PLTU.

“Kami sudah capek ngomong bolak balik dengan BPI, untuk itu kami meminta tolong kepada Wakil Bupati Batang untuk menyampaikan pihak BPI, karena kami kasihan dengan anak – anak dan bayi menderita sakit mata dan sesak napas akibat debu,” serunya.

Pihaknya mengancam akan melakukan unjuk rasa yang lebih besar lagi, apabila tuntutan warga tidak direalisasikan. Untuk itu, pihaknya sangat berharap kehadiran Wakil Bupati di lokasi demo bisa membantu warganya untuk mendesak BPI segara memberikan kompesasinya.

Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan, selaku pelayan masyarakat, pihaknya akan menyampaikan aspirasi warga Desa Ujungnegoro tersebut.

“Menyampaikan aspirasi boleh saja dengan unjuk rasa, namun juga harus dengan cara damai agar kita semua bisa nyaman dan juga pembangunan PLTU bisa berjalan lancar. Namun kami juga setuju, bahwa PLTU harus memperhatikan hak – hak masyarakat yang terdampak,” kata Suyono.

Untuk itu, Wakil Bupati berharap ada komunikasi yang baik dan intens karena komunikasi sangat diperlukan sekali untuk mencari solusi.

Terkait tuntutan warga, pihaknya akan segera menyampaikannya kepada pihak perusahaan. Namun kembali diingatkan, bahwa tidak serta merta semua tuntutan warga bisa terealisasi.

“Kami akan segera mengundang pihak perusahaan dalam hal ini BPI. Akan kami sampaikan apa yang menjadi tuntutan warga. Apapun nanti hasil rapatnya akan kami sampaikan ke warga dan saya akan memperjuangna apa yang menjadi haknya dan tuntutan warga,” tandas Suyono.

Jika nnati berbagai permasalahan segera terselesaikan, pemerintah menginginkan warga dan PLTU bisa hidup berdampingan. Walaupun saat ini belum bisa merasakan dampaknya, namun pasti setelah beroperasi masyarakat setempat dan Batang pada umumnya bisa merasakan dampak positif adanya PLTU tersebut. (han/zal)