SEMARANG-Badan Pengurus Kota (BPK) Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Semarang menyesalkan banyaknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Seperti Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Di Jateng, OTT juga menjerat Bupati Klaten Sri Hartini dan terakhir Wali Kota Tegal Siti Mashita S.

Ketua BPK LCKI Semarang Doni Sahroni berharap agar bupati/wali kota tidak menyalahgunakan wewenangnya atau jabatannya untuk berbuat korup.

Disisi lain, Jateng kini sedang menghadapi tahapan pemilihan gubernur. Untuk itu, LCKI juga berharap agar kepala daerah bisa menjaga kondusifitas daerahnya masing-masing.

Pihaknya mendukung aparat penegak hukum bisa bertindak tegas dan menyikapi bentuk pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi. Hukum diminta tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. “Siapa pun yang melanggar hukum supaya ditindak tegas. Harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tandasnya.

Terpisah, dukungan yang sama diberikan DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang. Pihaknya menayayangkan pernyataan beberapa pihak yang ingin melemahkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihaknya juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan komisi antirasuah itu. Ia meminta KPK terus melakukan kegiatan penegakan hukum, termasuk OTT.

“Kalau ada bukti, ada fakta hukum di situ, silahkan KPK tangkap maling uang rakyat tersebut, yang salah dan tertangkap ya ditangkap. Ditangkap asal buktinya ada,” kata Sekretaris GMPK Okky Andaniswari.

Menurutnya, OTT adalah cara terbaik untuk memberantas korupsi karena barang bukti jelas dipegang pelaku. Namun demikian, ia menyarankan KPK tetap saja harus lebih hati-hati jangan sampai salah tangkap, yang nantinya merusak nama baik seseorang.

“Kami apresiasi semua kinerja KPK, silahkan maling-maling uang rakyat di daerah ditangkap dan segera diadili,” tandasnya. (jks/zal)