Sorot Minimnya Anggaran untuk Madrasah

367
Yudi Indras Wiendarto (istimewa)
Yudi Indras Wiendarto (istimewa)

SEMARANG – DPRD terus menyorot anggaran yang minim untuk madrasah di Jateng. Hal itu, membuat kondisi bangunan madrasah hanya seadanya dan jelas menganggu aktifitas belajar-mengajar. Padahal, selama ini madrasah ikut berperan besar dalam membangun dan mengembangkan pendidikan.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengatakan, persoalan madrasah sampai saat ini tak pernah terselesaikan. Sebenarnya, akar masalah penyebab utamanya perbedaan regulasi antara madrasah dan sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. “Aturan dari pusat memang beda. Ini yang kemudian melemahkan madrasah dari sektor anggaran. Padahal, keduanya sama-sama memiliki peran mencerdaskan anak bangsa,” katanya.

Ia menambahkan, minimnya anggaran bukan rahasia lagi. Bahkan, akibatnya banyak madrasah yang bangunannya dilakukan swadaya atau patungan. Di Kota Semarang, dari total 136 madrasah kondisi gedung sangat memprihatinkan. “Bahkan banyak gedung yang rusak dibiarkan kareta keterbatasan anggaran. Ada MI yang atapnya roboh dibangun dari hasil pinjaman, ini kan ironi,” tegasnya.

Persoalan semakin bertambah karena anggaran hibah dari Pemprov sudah tidak bisa cair sejak lima tahun terakhir. Karena ada syarat harus berbadan hukum bagi penerima hibah bansos Pasal 298 Ayat 5 Huruf d UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Masalahnya madrasah banyak yang belum memiliki itu, akhirnya anggaran tak bisa cair dan harus swadaya,” tambahnya.

Ia meminta ada regulasi yang sama dan tak ada pengkotak-kotakan antara madrasah dan sekolah negeri. Selain itu, harus ada inovasi seperti menggandeng CSR perusahaan agar anggaran bisa diatasi. “Kami akan terus memperjuangkan madrasah, karena peranya besar untuk pendidikan di Jateng,” tambahnya.

Ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Kemenag Kota Semarang, Asikin menjelaskan perawatan bangunan madrasah sejauh ini hanya mengandalkan kelihaian kepala madrasah. Jika mereka memiliki jaringan di pemerintahan maka biasanya kondisi madrasah lebih terawat. “Untuk yang tidak memiliki jaringan di pemerintahan, biasanya akan kesulitan,” katanya. (fth/ric)