SEMARANG – Tiga bupati belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), yakni Bupati Kudus, Bupati Magelang, dan Bupati Banyumas. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng pun menyayangkan sikap itu karena NPHD sangat erat kaitannya dengan persiapan Pilgub Jateng dan Pilkada di tujuh daerah, 2018 mendatang.

Sekretariat Bawaslu Jateng, Kartini Tjandra Lestari menilai, tiga bupati tersebut kurang serius menyukseskan Pilkada serentak 2018. “Saat ini jajaran panwas di tingkat kabupaten/kota sudah terbentuk sehingga yang aktif mengkomunikasikan harus teman-teman panwas,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Bawaslu Jateng dengan Panwas kabupaten/kota se-Jateng, di Grand Candi Hotel, Semarang, Senin (18/9).

Pada kesempatan itu, dia juga membeberkan mengenai 6 pemkab/pemkot yang belum menyediakan personalia Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk jabatan Kepala Sekretariat dan Bendahara Panwas kabupaten/kota. Antara lain Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Brebes.

“Padahal posisi mereka sangat vital karena anggaran (dana Pilgub Jateng 2018 dari provinsi) sudah bergeser ke kami sehingga kami harus turunkan ke bawah (kabupaten/kota),” ucapnya.

Selain itu lanjutnya, ada 13 pemkab/pemkot yang belum memberikan sarana atau prasarana seperti tempat atau kantor untuk Panwas kabupaten/kota. Antara lain Pemkot Magelang, Pemkot Pekalongan, Pemkot Surakarta, Pemkot Tegal, Pemkab Banyumas, Pemkab Demak, Pemkab Karanganyar, Pemkab Magelang, Pemkab Klaten, Pemkab Pemalang, Pemkab Semarang, Pemkab Sragen, dan Pemkab Wonogiri.

Padahal saat ini sedang dilakukan tahapan proses rekrutmen Panwas Kecamatan dan telah dilakukan pada 16 September lalu dan akan dilanjutkan tes wawancara. “Karena itu, perlu ditindaklanjuti mengingat tahapan Pilkada serentak sudah dimulai. Padahal ini paling krusial dalam tahap pengawasan di tingkat kecamatan,” tegasnya.

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Jateng, Eddie Djoko Pramono menyayangkan masih ada pemkab/pemkot yang belum sigap terhadap keberadaan penyelenggara pemilu. Ia akan memanggil pemkab/pemkot terkait belum tuntasnya persoalan NPHD, penyediaan Kepala Sekretariat dan Bendahara dari ASN, dan kantor atau gedung sekretariat.

“Dalam dua hari ke depan akan kita panggil semua pemkab/pemkot itu. Kita akan gelar rakor. Misalnya Kota Magelang, kan wali kotanya daftar bakal calon wakil gubernur, mestinya jangan terlambat, kan kira-kira begitu,” tuturnya.

Menurutnya, untuk penyediaan personel ASN diharapkan bukan hanya mampu mengelola anggaran, dan paham tentang administrasi kesekretariatan, tapi juga harus paham tentang kinerja Panwaslu. “Makanya kami akan panggil (pemkab/pemkot) kesulitannya di mana, kalau memang kesulitan maka kami sanggup melatihnya, tak panggil ke sini tak latih seminggu biar lancar, kami siap,” katanya.

Mengenai kantor atau sekretariat Panwas, imbuhnya, biasanya memang di kabupaten dan kota langka yang memiliki lahan kosong. Maka pemanggilan tersebut untuk mengonfirmasi apa yang menyebabkan tak segera menyediakan sarana dan prasarana untuk Panwas. Jika persoalannya adalah lahan, maka provinsi akan menyediakannya. (amh/ric)