UNGARAN–UPTD Balai Perbibitan Ternak Unggul (BPTU) Mulyorejo akan ditutup. Penutupan dilakukan karena pengeluaran APBD untuk UPTD tersebut tidak memberikan keuntungan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong mengatakan bahwa penutupan tersebut berdasarkan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang. “Di Banggar diputuskan bahwa pendapatan dari UPTD BPTU Mulyorejo sudah dinolkan. Jadi akan ditutup, karena biayanya terlalu tinggi,” ujar The Hok, Senin (18/9) kemarin.

Selama ini, lanjutnya, pengeluaran dari APBD Kabupaten Semarang untuk UPTD BPTU Mulyorejo tidak sebanding dengan apa yang dihasilkan. “Tidak sebanding dengan tujuan untuk memberikan bibit kepada masyarakat. Selain itu tidak sesuai dengan perencanaan awal waktu didirikan,” ujarnya.

Adapun di UPTD tersebut, dilakukan pembibitan beberapa hewan seperti sapi perah, sapi potong, dan kambing etawa. “Bibit tidak ada yang menonjol, kebanyakan saat dijual pembelinya yaitu tengkulak sapi,” katanya.

Pelelangan hewan ternak di UPTD BPTU tersebut juga akan dilakukan pada 2018 mendatang. “Karena biaya dianggap memberatkan APBD, output dan outcame-nya tidak sesuai sehingga di 2018 akan dilelang,” katanya.

Dalam setahun, pembiayaan yang dilakukan oleh Pemkab Semarang untuk modal pakan ternak di tempat pembibitan tersebut mencapai miliaran rupiah. Tingginya biaya pakan ternak tersebut berdampak kepada tingginya harga jual dari hewan hasil pembibitan di UPTD tersebut. Akibatnya, harga hewan tidak mampu bersaing di pasar umum. Dikarenakan harga hewan dari UPTD tersebut lebih mahal jika dibandingkan dengan harga dari pengusaha hewan ternak. “Untuk makan ternak setahun habis miliaran. Jadi bersaing dengan pengusaha di luar pasti kalah,” katanya.

Menurut politisi PDIP tersebut, sistem regulasi untuk pengadaan pakan ternak juga berpengaruh terhadap tingginya harga jual dari hasil pembibitan di UPTD BPTU Mulyorejo. “Karena Pemkab Semarang UPTD-nya diatur oleh regulasi, sehingga pembelian pakan harus lelang, tidak bisa mengecer. Akibatnya harganya jadi lebih tinggi,” katanya.

Bahkan pembelian rumput untuk pakan ternak juga harus melalui proses lelang. Panjang dan terlalu ribetnya pengadaan pakan ternak melalui sistem regulasi, berpengaruh kepada harga ternak itu sendiri. “Akibatnya pengeluarannya tinggi. Sehingga tidak sebanding. Susu yang dijual di pasar tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan,” katanya.

Penutupan akan dilakukan pada Februari 2018 mendatang. Mulai Januari, tim appraisal akan diturunkan untuk menaksir harga keseluruhan hewan ternak di dalam UPTD tersebut. “Februari harus selesai. Anggaran pakan ternak itu cuma sampai Februari. Yang dilellang yaitu sapinya plus bibit tanaman. Untuk tempat tidak dilelang,” katanya.

Saat ini masih ada sekira 170 sapi perah dan sapi potong, serta ratusan kambing etawa. Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto mengungkapkan bahwa penutupan UPTD Mulyorejo merupakan langkah yang tepat. Pasalnya, tingginya pembiayaan untuk UPTD itu membebani APBD Kabupaten Semarang. Di sisi lain, hasil dari UPTD tersebut jauh dari harapan. “Untuk meningkatkan bibit sapi dan kambing di Kabupaten Semarang persentasenya kecil tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan,” katanya. (ewb/ida)