Bupati Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi

Rapat Paripurna Rencana APBD Perubahan 2017

363
PARIPURNA: Bupati saat menyampaian Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD Perubahan 2017 (ist).
PARIPURNA: Bupati saat menyampaian Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD Perubahan 2017 (ist).

Bupati Wonosobo Eko Purnomo menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Wonosobo, terhadap rencana perubahan APBD Wonosobo tahun anggaran 2017 pada rapat paripurna, Senin (18/9) kemarin.

PARIPURNA dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Wonosobo M.Albar, didampingi Ketua DPRD Wonosobo, Afif Nurhidayat beserta Wakil Ketua DPRD, Heru Irianto dan Sumardiyo. Pada forum itu, Bupati Eko Purnomo menyampaikan penjelasan atas semua pendapat, imbauan, saran maupun kritik yang diberikan oleh seluruh fraksi.

Tepatnya, pendapat, imbauan, saran, dan kritik yang disampaikan dewan melalui pandangan umum fraksi-fraksi pada 15 September 2017 lalu terhadap rencana perubahan APBD Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2017. Di antaranya, terkait pendapatan daerah, karena adanya perubahan alokasi pendapatan daerah, maka terjadi penurunan target pendapatan retribusi daerah sejumlah 25 juta lebih.

Penurunan tersebut, terjadi pada pos pendapatan retribusi terminal, semula Rp 328.500.000 menjadi Rp 96.704.000 dan pos pendapatan retribusi MCK terminal, semula Rp 31.000.000 menjadi Rp 1.800.000. Ini terjadi karena pengelolaan Terminal Mendolo, tidak lagi menjadi kewenangan Pemkab Wonosobo. “Pada sisi yang lain, retribusi pemakaian kekayaan daerah mengalami kenaikan, yakni semula Rp 2.207.386.500 menjadi Rp 2.443.245.220, sehingga secara akumulasi terjadi penurunan target pendapatan retribusi daerah,” kata Bupati Eko.

Di sektor belanja daerah, untuk keseimbangan alokasi daerah dalam APBD, postur belanja daerah dalam APBD berdasarkan ketentuan teknis penganggaran terdiri atas 2 kelompok belanja. Yaitu, belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam pasal 36 Permendagri 13 Tahun 2006. Keseimbangan belanja daerah, telah diupayakan dalam menyusun perencanaan belanja daerah.

“Terkait rencana kenaikan belanja BLUD, baik RSUD maupun Puskesmas-Puskesmas yang bersumber dari pendapatan fungsional, akan digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional pelayanan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Meliputi penambahan tenaga dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenag akesehatan lainnya dan tenaga administrasi dengan pembiayaan dari anggaran BLUD,” beber Bupati Eko.

Bupati Eko menjelaskan, penyelenggaraan akreditasi Puskesmas, dari 24 Puskesmas yang ada di Wonosobo, hingga kini sudah 10 Puskesmas yang telah dilakukan penilaian akreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Rencananya, hingga akhir Desember 2017, sebanyak 17 Puskesmas akan diakreditasi. Sisanya, 7 Puskesmas akan diakreditasi pada 2018. Upaya lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan maupun pelatihan. Juga menciptakan kenyamanan pasien, dengan cara pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

“Selanjutnya, terkait pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pelayanan terhadap pasien di Puskesmas tidak membedakan; apakah pasien itu pasien Jamkesda, BPJS Kesehatan, atau pasien non-Jamkesda dan non- BPJS. Semua dilayani dengan standar yang sama.” Pun, RSUD, lanjut Bupati Eko, sesuai pedoman dan standar prosedur operasional alur pelayanan RSUD KRT. Setjonegoro, pelayanan pasien dengan status pembayaran umum, BPJS maupun Jamkesda adalah sama. Perbedaan hanya pada fasilitasi akomodasi rawat inap, sesuai hak kelas yang dipilih pasien. Masalah yang sering dikeluhkan oleh pasien BPJS dan Jamkesda, adalah persyaratan administrasi.

Pasien BPJS harus disertakan Surat Eligibilitas Peserta (SEP). Sedangkan untuk pasien Jamkesda, wajib disertakan rekomendasi Dinas Kesehatan dan persyaratan lainnya. “Untuk itu, RSUD KRT Setjonegoro terus berusaha memudahkan akses informasi pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan sistem informasi ketersediaan tempat tidur, sistem antrean dan sistem pendaftaran online.”

Di sisi pembiayaan daerah, salah satu komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi pendapatan dengan target pendapatan daerah. Pada sisi yang lain, komponen SiLPA berasal dari selisih kurangan tarealisasi belanja dengan rencana belanja daerah. Pada 2016, kegiatan pembangunan Pasar Induk dianggarkan Rp 72.845 milar, dan terealisasi Rp 554. 539.499. Sehingga ada sisa anggaran Rp 72.290.460.501. Komponen SiLPA tahun 2016 sejumlah Rp 178.535. 995.176. Termasuk, di dalamnya berasal dari saldo anggaran kegiatan pembangunan Pasar Induk Wonosobo tahun 2016.

“Perkembangan pelaksanaan pembangunan Pasar Induk masih dalam proses pelelangan. Tahapan pada saat ini dalam proses pemasukan dokumen penawaran dari rekanan dan direncanakan pembukaan penawaran dilaksanakan pada 22 September 2017. Sedangkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) rencananya akan dikeluarkan antara tangal 1-10 November 2017.”

Untuk penambangan galian C, aparatur penegak hukum telah melakukan operasi gabungan. Tujuannya, untuk menertibkan para penambang, baik manual maupun menggunakan alat berat. Meski begitu, perizinan pengusahaan penambangan galian C, telah menjadi kewenangan Pemprov Jateng. “Sehingga upaya yang dilakukan Pemkab Wonosobo adalah menyiapkan revisi terhadap RTRW terkait penetapan zona penambangan galian golongan C.”

Terkait perkembangan Perusda PT Global Dharma Asri, disampaikan oleh Bupati Eko bahwa hingga 2017, perusahaan masih berjalan dengan 2 unit usaha dari 15 unit usaha yang direncanakan. Yaitu, air minum dalam kemasan dan biro perjalanan. Terkait hal tersebut, sebagai langkah efisiensi, maka sebagian dana perusahaan yang bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah masih ditempatkan pada lembaga perbankan dalam bentuk deposito. “Beberapa kegiatan yang sedang dikembangkan perusahaan adalah untuk meningkatkan aktivitas perusahaan adalah mencari kerja sama pengolahan air dengan biaya yang lebih rendah dan kualitas lebih baik.” (ali/isk)