KEBERADAAN taksi online terus mendapat sorotan. Ada yang pro dan ada yang kontra. Terlebih pasca adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang transportasi online. Dengan adanya putusan tersebut, taksi online dianggap ilegal. Dalam kondisi ini, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Jateng harus tegas dengan keberadaan taksi online tersebut.

“Dengan menilik aturan yang sudah dicabut, berarti aturan tidak berlaku. Jika nanti sampai 31 Oktober tidak terbit aturan yang baru, otomatis taksi online ilegal di Indonesia,” kata Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, kemarin.

Ia mengatakan, harusnya Pemprov Jateng maupun pemerintah kabupaten/kota tegas dengan keberadaan taksi online. Di Jateng, kata dia, baru Kota Solo yang secara terang-terangan menolak keberadaannya. Karena selain rancu, juga tidak ada regulasi yang menjadi dasar adanya taksi online. “Harus ada ketegasan, karena aturan sudah jelas. Jika tidak ya berarti menyalahi aturan yang ada,” ujarnya.

Dikatakan, ketidaktegasan kepala daerah ini membuat keberadaan taksi online semakin banyak. Kondisi ini secara tidak langsung membuat keberadaan transportasi umum kurang diminati masyarakat. Padahal, di sisi lain berbagai cara dilakukan untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum. “Pemerintah harus menegakkan aturan, apalagi sekarang Pemprov Jateng sudah mulai mengkampanyekan kesadaran menggunakan transportasi masal di Jateng,” tambahnya.

Direktur Angkutan dan Multi Moda  Ditjen Perhubungan  Darat, Kementerian Perhubungan (Kemhub), Cucu Mulyana, menghargai Putusan Mahkamah Agung (PMA) tersebut. Pihaknya saat ini masih mengkaji dan melakukan revisi terkait aturan untuk taksi online. Langkah tersebut, sebagai upaya agar keberadaannya bisa tertib. “Kemenhub sangat menghormati PMA itu. Namun tentunya terkait  taksi online harus diatur, dan saat ini sedang dirampungkan revisi PM No 26 tersebut,” katanya.

Ia meminta masyarakat bisa bersabar dan tidak mudah terjadi konflik. Aturan taksi online diperlukan sebagai payung hukum dan menghindari konflik di daerah.

Terpisah, Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Dikki Rulli Perkasa, mengakui, Dishub Privinsi Jateng saat ini dalam kondisi bingung mau bersikap seperti apa? Saat ini, Kementerian Perhubungan RI diberikan tenggat waktu oleh Mahkamah Agung (MA) untuk memperbaiki PM Nomor 26 hingga 1 November 2017 mendatang. Artinya, aturan sesuai PM Nomor 26 otomatis belum diberlakukan karena masih dalam proses revisi. Dalam masa transisi ini, pihaknya juga tidak bisa melakukan pelarangan terhadap operasional angkutan online, seperti Go-Car, Grab dan Uber. “Mau dilarang ya bagaimana, kalau dilarang kan masak orang cari makan dilarang, kan susah juga,” ujar Dikki.

Dia berharap, aturan yang akan direvisi setidaknya akan menjadi pijakan lebih baik. “Ini memang harus diatur, tidak mungkin kalau tidak diatur. Jadi, saat ini sedang disusun, akhir September akan ada uji publik pertama terhadap aturan PM yang baru. Uji publik nanti langsung disosialisasikan di Jawa Tengah, apakah setuju atau tidak, nanti di sanalah bisa diajukan argumentasi,” katanya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sendiri, kata Dikki, sangat intens membahas masalah ini. “Tapi kami belum mengerti apa aturan yang akan dibangun,” ujarnya.

Lantaran ada keputusan dari MA, secara otomatis Pergub yang dibahas selama ini tidak diteruskan. “Pergub sementara kami tunda dulu, karena munculnya keputusan MA, kewenangan provinsi ditarik, atau sudah tidak berlaku lagi. Jadi, kembali ke pusat,” katanya. (fth/amu/aro)