Bisa Cek Penunggak PBB dengan Satelit

441
SERAHKAN DATA : Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh LAPAN, Ir Dedi Irawandi saat menyerahkan data penginderaan jauh kepada Bupati Batang Wihaji, Jumat (15/9) kemarin (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang).
SERAHKAN DATA : Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh LAPAN, Ir Dedi Irawandi saat menyerahkan data penginderaan jauh kepada Bupati Batang Wihaji, Jumat (15/9) kemarin (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang).

BATANG–Bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang belajar menggunakan data hasil citra satelit. Hasilnya berupa data penginderaan jauh, akan banyak manfaatnya, di antaranya bisa digunakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mendata rumah, lahan pertanian hingga penunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Data satelit tersebut bisa digunakan untuk melihat keseluruhan Kabupaten Batang mulai dari data rumah hingga pertanian dan lain sebagainya. “Data merupakan salah satu kekuatan dalam membangun. Bahkan bisa untuk mengetahui siapa saja yang belum membayar PBB, berapa masyarakat miskin yang menerima program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan lain sebagainya,” kata Bupati Batang Wihaji saat menerima tim LAPAN di Meeting Room Bupati, Jumat (15/9) kemarin.

Pentingnya data penginderaan jauh, imbuhnya, tergantung dimanfaatkan untuk apa. Terlebih kalau bisa menggunakan tiga dimensi, yang perbandinganya mencapai 5 sentimeter, bisa dimanfaatkan di bidang pertanian yang mengalami alih fungsi.

Selain menerima data, Bupati meminta LAPAN agar memberikan bimbingan teknis terkait dengan data penginderaan jauh kepada ASN (Aparatur Sipil Negera) Pemkab Batang. “Kami akan mengirim ASN atau kami akan mengundang LAPAN ke Batang untuk memberikan bimbingan teknis cara membaca peta. Setiap OPD, minimal ada ASN yang bisa mengimplementasikan seperti di OPD Perizinan ketika meminta ITR bisa melihat sesuai peruntukannya atau tidak,” jelas Wihaji

Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh LAPAN Ir Dedi Irawandi mengatakan bahwa tugas LAPAN sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012 yang meminta LAPAN wajib menyediakan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dengan lisensi pemerintah Indonesia dan disebarluaskan ke pemerintah. “Data itu disebarluaskan ke instansi pemerintah dalam negeri secara gratis sesuai kebutuhan masing-masing. Distribusi data yang telah dilakukan sejak 2015 ini terbilang penting untuk pembangunan dan permintaan daerah dan lembaga negara terkait citra satelit makin meningkat,” katanya.

“Saya sangat apresiasi keinginan Bupati Batang yang akan memanfaatkan teknologi untuk membuat perencanaan dan pemantauan pembangunan daerah. Sehingga transparansi pembangunan yang dilakukan akan lebih baik. Apalagi ASN Batang bisa melakukan sendiri dengan mengupdate sendiri. Tentunya, kalau diserahkan kepada orang lain kurang maksimal,” ucapnya. (han/ida)