JUMPA PERS: Ketua Komisi C DPRD Demak Sudarno (kiri) dan anggota Badan Anggaran Sonhaji saat jumpa pers kemarin (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang).
JUMPA PERS: Ketua Komisi C DPRD Demak Sudarno (kiri) dan anggota Badan Anggaran Sonhaji saat jumpa pers kemarin (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang).

DEMAK – Pembangunan Pasar Mranggen akan dilanjut pada 2018 mendatang, dengan anggaran sebesar Rp 23 miliar.

Ketua Komisi C DPRD Demak, Sudarno mengatakan, anggaran Rp 23 miliar itu sesuai detail engineering design (DED),  termasuk untuk kelengkapan sarana dan prasarana musala, tempat parkir dan lainnya.

“Sebelumnya, Pasar Mranggen justru tidak dianggarkan sama sekali. Padahal, sesuai rencana awal, pembangunan harus selesai 2018. Karena itu, dalam pembahasan di Badan Anggaran kita alokasikan,” katanya dalam jumpa pers digedung dewan, kemarin.

Menurutnya, anggaran tersebut adalah hasil rasionalisasi dari dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) sebelumnya. Selain untuk melanjutkan pembangunan Pasar Mranggen, hasil rasionalisasi anggaran OPD juga untuk pembangunan rumah sakit (RS) di Kecamatan Karangawen. “Untuk rumah sakit Karangawen dianggarkan sebesar Rp 15 miliar. Sebelumnya, diusulkan hanya Rp 5 miliar,” ujar Sudarno.

Dia menambahkan, hingga kini masih banyak yang belum teranggarkan padahal kepentingannya sangat mendesak. Seperti, penyelesaian pembangunan fasilitas jalan, tempat parkir dan musala di Pasar Wonopolo, Kecamatan Dempet. “Pembangunan pasar yang menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti ini mestinya diprioritaskan,”katanya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Demak, Sonhaji mengungkapkan, pembangunan fasilitas Pasar Dempet jika tidak diselesaikan maka konsekuensinya para pedagang akan semakin lama ngontrak atau sewa tempat. Kondisi itu dapat membuat pedagang resah. Sebab, tidak bisa segera menempati kiosnya.

“Jadi, rasionalisasi yang dilakukan dilingkungan OPD di lingkungan Pemkab Demak bukan untuk kepentingan dewan, tapi diarahkan untuk pembangunan skala prioritas atau kepentingan masyarakat sehingga anggaran dikembalikan ke OPD terkait,”katanya.

Selain itu, dalam anggaran APBD 2018, DPRD juga mendorong dianggarkannya penambahan pengadaan mobil truk dan pemadam kebakaran (Damkar) beserta kelengkapan alat keselamatan petugas di Satpol PP. Untuk kebutuhan itu, Satpol PP dapat tambahan anggaran Rp 950 juta. (hib/zal)