SERAP ASPIRASI: Anggota Komisi VIII DPR RI, Choirul Muna menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual anak marak terjadi di lingkungan masyarakat (AGUS HADIANTO/JAWA POS RADAR KEDU).
SERAP ASPIRASI: Anggota Komisi VIII DPR RI, Choirul Muna menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual anak marak terjadi di lingkungan masyarakat (AGUS HADIANTO/JAWA POS RADAR KEDU).

MAGELANG – Sepanjang 2017, di Kota Magelang  terjadi tujuh kasus kekerasan kepada anak. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP4KB) Kota Magelang menggenjot program RW Layak Anak. Di satu sisi, Kota Magelang telah ditetapkan sebagai Kota Layak Anak (KLA).

“Kekerasan terhadap perempuan menurun, terjadi sedikitnya sembilan kasus kekerasan yang menimpa perempuan di Kota Magelang. Jumlah tersebut,  mengalami penurunan signifikan, dibanding tahun sebelumnya. Tetapi yang terjadi pada anak malah meningkat, ada tujuh kasus sampai sejauh ini,” kata  Kepala DP4KB Kota Magelang, Wulandari Wahyuningsih, Kamis (14/9) kemarin, seusai Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, di Borobudur Golf, Kota Magelang.

Wulan tidak memungkiri, merealisasikan target zero kekerasan di Kota Sejuta Bunga tidak mudah.

Namun, Wulan menyebut, upaya-upaya untuk mewujudkan hal itu tetap dilakukan. “Kapolres kita tunjuk sebagai Bapak Layak Anak. Saat safari, beliau selalu tekankan kepada bapak-bapak, untuk menghindari setiap jenis kekerasan pada perempuan dan anak, karena merekalah yang punya power, agar bisa menahan diri.”

Wulan juga menggenjot program RW Layak Anak. Sejauh ini, sudah terbentuk lebih dari 50 RW. Pada akhir  2018 mendatang, program serupa bisa menjamah hingga tingkat RT. “Targetnya, pada 2018, ruang gerak untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak akan semakin sempit.”

Anggota Komisi VIII DPR RI, Chairul Muna, mengatakan, meski sudah ada produk hukumnya, toh kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di dalam rumah tangga, masih kerap terjadi. “Meski persentasenya sangat kecil, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih dijumpai juga di Kota Magelang yang notabene berstatus sebagai Kota Layak Anak (KLA).”

Terkait hal itu, lanjut Chairul Muna, pihaknya dari Komisi VIII DPR RI segera mengajukan rancangan undang-undang untuk menghapus kekerasan seksual. “Oleh sebab itu, kita serap sinergi dari masyarakat, sebagai masukan bagi kami untuk merancang undang-undang.”

Pria yang intim disapa Gus Muna itu mematok target, pada 2018, produk hukum tersebut sudah bisa direalisasikan.  “Tujuan utamanya, untuk back up UU Nomor 17 Tahun 2016, karena sudah ada undang-undang itu pun, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tetap ada.”

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Semarang, Tuti Rahmawati, M. Ag, menyebut kekerasan di Jateng pada 2015 terdapat 2.466 kasus. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, menurut Tuti, ada 4 zona merah dengan angka kekerasan tinggi.

“Yakni, Kota Semarang dengan 177 kasus,  Wonosobo dengan 60 kasus, Kendal 37 kasus, dan Kabupaten Semarang 15 kasus. Meski Kota Magelang tidak berada di zona merah, bukan berarti Kota Magelang aman dari kasus kekerasan baik perempuan dan anak.” Tuti juga menyebut, menurut data Komnas Perempuan Indonesia, dalam catatan akhir 2015, ada 16.217 kasus yang terkait relasi personal, dengan kekerasan seksual paling banyak, 11.207 kasus. (cr3/isk)