Cegah Korupsi, KPK Sisir Wilayah Pantura

159
DISKUSI : Deputi Bidang Pencegahan KPK melalui Unit Kopsurgah Korupsi Wilayah Jateng, M Najib Faidoh saat memberikan paparan terkait korupsi di Batang, Selasa (12/9) kemarin (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG).
DISKUSI : Deputi Bidang Pencegahan KPK melalui Unit Kopsurgah Korupsi Wilayah Jateng, M Najib Faidoh saat memberikan paparan terkait korupsi di Batang, Selasa (12/9) kemarin (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG).

BATANG–Gelar monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali datangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang. “Kedatangan kami kesini dalam rangka melakukan pencegahan korupsi. Karena di wilayah pantura ini, baru saja terjadi tindakan korupsi yang melibatkan kepala daerah,” kata Deputi Bidang Pencegahan KPK melalui Unit Kopsurgah (Koordinasi Supersivisi dan Pencegahan) Korupsi Wilayah Jateng, M Najib Faidoh, di Aula Kantor Bupati Batang, Selasa (12/9) kemarin.

Dijelaskan, kegiatan tersebut merupakan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi, yang telah disusun dalam empat bagian. Yaitu perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan penguatan inspektorat atau aparat pengawasan internal pemerintah.

“Pada kesempatan ini, kami mengundang perwakilan Pemkab dan Pemkot se- Eks Karesidenan Pekalongan, mulai dari Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kota Pekalongan,” lanjutnya.

Lanjut Najib, bidangnya sendiri sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Dengan berkomitemen melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sejak tahun 2016 yang ditandatangani oleh gubernur dan bupati se-Jawa Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, setiap perwakilan pemerintah yang hadir harus menyampaikan pola dan sistem di pemerintahannya masing-masing. Sehingga setiap kabupaten dan kota yang hadir, bisa belajar dari daerah lain, karena masing–masing daerah punya kelebihan dan kekurangan.

“Kami tempatkan di Batang karena salah satu kabupaten yang maju di Jateng terkait dengan aplikasi di bidang perencanaan dan penganggaran. Selain itu, KPK juga merekomendasikan daerah lain untuk belajar dari Kabupaten Batang. Dan sudah banyak daerah di Jawa Tengah dan luar Jawa yang bekerjasama,” katanya.

Bupati Batang Wihaji mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan ada rekomendasi untuk perbaikan dan kekurangan di tata kelola keuangan pemerintahan daerah sehingga bisa ditindaklanjuti. “Setelah ada rekomendasi dari monitoring dan evaluasi KPK, kami akan memperbaiki dan melengkapi. Selanjutnya melaporkan ke KPK lagi,” jelas Wihaji.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut bupati, seperti perencanaan pengadaan barang jasa, perizinan, pengusutan Inspektorat dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). “Khususnya di bagian barang dan jasa, karena mempunyai risiko lumayan berat,” serunya. (han/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here