DPRD Jateng Desak Seluruh BKK Dievaluasi

Temukan Kredit Macet Rp 22 M

466
Asfirla Harisanto (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang).
Asfirla Harisanto (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang).

SEMARANG – Komisi C DPRD Jateng mendesak agar seluruh Badan Kredit Kecamatan (BKK) di provinsi ini dievaluasi secara menyeluruh. Desakan tersebut muncul setelah ditemui fakta ada kredit macet hingga Rp 22 miliar lebih di Cabang BKK Belik, Kabupaten Pemalang.

Dari jumlah Rp 22 miliar kredit macet tersebut, sebanyak Rp 11 miliar diantaranya adalah kredit fiktif yang diduga diajukan 11 karyawan BKK Belik dan kasusnya saat ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pemalang.

Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mengatakan, kondisi yang terjadi di BKK Pemalang khususnya cabang Belik menandakan lemahnya pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas. Dari data yang diperoleh, penyelewengan terjadi sejak tahun 2013 namun baru diketahui pada akhir 2016. “Kondisi ini mengherankan. Kok bisa baru ketahuan setelah 3 tahun. Kemana Dewan Pengawasnya,” ungkapnya di sela sela kunjungan kerja ke BKK Pemalang, kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Dirut BKK Pemalang Muriah mengatakan pihaknya terlena karena selama ini laporan yang disampaikan Cabang Belik kondisinya baik. Bahkan nilai NPL nya hanya 4.

Legislator yang akrab disapa Bogi ini mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan. “Alasan itu justru jadi pembenar bahwa pengawasan yang dilakukan dewan pengawas dan direksi lemah,” katanya.

Sekretaris Komisi C DPRD Jateng Tety Indarti mengatakan, kepemimpinan Direksi BKK Pemalang harus kuat dan tegas dalam menghadapi kasus yang menimpa BKK yang menjadi tanggungjawabnya. “Saya minta tegas. Tidak bisa lemah lembut seperti ini, bisa menyelesaikan berapa lama? Sanggup nggak menyelesaikan, kalau tidak sanggup biar kami carikan gantinya,” tegasnya.

Anggota Komisi C DPRD Jateng Sugiarto tidak setuju dengan kelembutan yang ditunjukkan dalam memimpin BKK Pemalang. Karena dengan sikap seperti ini akan diremehkan karyawan.

Perhatian terhadap kondisi BKK yang ditengarai banyak yang tidak sehat ini sangat intens dilakukan oleh Komisi C mengingat dalam waktu dekat akan dilakukan merger BKK di Jateng. Kondisi BKK yang sehat saat ini jumlahnya hanya separo dari keseluruhan BKK yang berjumlah 29. “Kalau dilakukan merger dalam kondisi seperti ini kasihan yang sehat. BKK yang tidak sehat hanya menjadi beban,” pungkas Bogi. (ric)