Debt Collector Bisa Diancam Pidana 9 Tahun

504
Theodorus Yosep Parera (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Theodorus Yosep Parera (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG– Debt collector dari lembaga pembayaran yang melakukan penyitaan paksa atau perampasan disertai ancaman saat menjalankan tugasnya dapat dikenakan pidana dengan ancaman 9 tahun penjara.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Perhimpunan Advokat Indoesia (Peradi) Semarang Theodorus Yosep Parera. Peradi sendiri berharap pihak kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap oknum debt collector yang melakukan perampasan kendaraan kredit di kawasan umum, yang seringkali disertai ancaman.

Selama ini Peradi telah mendapat keluhan dari sejumlah warga terkait tindakan debt collector tersebut. Dari informasi yang diterima Peradi baik di Semarang, Pemalang, Batang, Kendal dan khususnya di Grobogan, dalam 1 minggu terakhir sudah terjadi 2 kali perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oknum debt collector terhadap pelajar sekolah.

Menurut Peradi, sudah sering terjadi di dalam masyarakat dan sering menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, apakah tindakan yang dilakukan di jalan umum atau di tempat-tempat umum dengan paksaan dan ancaman kekerasan diperbolehkan secara hukum.

Theodorus Yosep Parera menjelaskan, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum jelas disebutkan, setiap dugaan perampasan kendaraan bermotor yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum debtcollector dengan dalih eksekusi, jelas-jelas merupakan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 368 ayat 1 KUHP, sehingga pelaku bisa diancam pidana penjara selama 9 tahun.

Yosep menegaskan, aturannya sudah jelas disebutkan, berdasarkan ketentuan bab V Pasal 29 tentang eksekusi jaminan fidusia Undang-Undang (UU) nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, serta dalam aturan Pasal 33 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Menurutnya, praktik perampasan kendaraan bermotor yang diduga dilakukan oleh debtcollector dan dibawa oleh lembaga pembiayaan tanpa pernah memberitahukan hasil penjualan kepada pemberi fidusia, maka jelas-jelas merupakan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.

“Kami berharap Kapolda Jateng segera memerintahkan seluruh jajarannya mengambil tindakan hukum terhadap seluruh pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan dugaan perampasan kendaraan bermotor yang diduga dilakukan oknum debtcollector,” kata Yosep didampingi sejumlah pengurusnya, usai penyerahan surat tersebut, Selasa (12/9).

Sementara itu, oknum debt collector berinisial WN membenarkan, proses kerja penarikan tersebut. Bahkan kadang melakukan praktik jual beli motor hasil sitaan.

“Saya sering jualnya dengan cara dipreteli dulu. Kalau ambil mesin, itu karena ada pemesan. Kalau tidak ada, saya ambil velg dan cakram. Atau bagian lain yang bisa dijual dengan mudah,” ujarnya.

Ia sendiri mengaku melakukan pekerjaan tersebut, karena penghasilan sebagai debt collector tidak menentu. “Jadi kalau bisa menarik atau menyita satu motor, diberi bonus dengan nominal tertentu. Kalau tidak ada tarikan, maka kami tak ada uang,” akunya. (jks/zal)