SOSIALIASI : Pengusaha Karaoke Bandungan dan Tim dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang usai melakukan sosialiasi kemarin (istimewa).
SOSIALIASI : Pengusaha Karaoke Bandungan dan Tim dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang usai melakukan sosialiasi kemarin (istimewa).

SEMARANG – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang mengadakan penyuluhan kepada penguasaha karaoke terkait Perizinan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol Nomor (TPE MMEA). Penyuluhan itu bekerjasama dengan Asosiasi Karaoke Bandungan (AKRAB) di Semarang, kemarin.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP A Semarang, Budi Sulistiyo mengatakan, penyuluhan tersebut bisa menjadi awal mula yang bagus bagi pengusaha TPE MMEA. Khususnya pengusaha karaoke yang ada di Bandungan agar bisa segera memperoleh izin sesuai ketentuan yang berlaku. “Selain itu dengan adanya penyuluhan program ini jadi awal yang baik untuk bisa dilakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya yang berwenang menerbitkan perizinan. Yaitu guna melengkapi persyaratan administrasi sebagai Pengusaha TPE MMEA,” katanya.

Acara yang dihadiri puluhan pengusaha yang bergerak di bidang hiburan, khususnya pengusaha karaoke yang banyak bertebaran di Bandungan ini bertujuan agar semua pengusaha karaoke di Bandungan bisa mempunyai izin. “Kami mendorong agar pengusaha karaoke yang belum punya izin bisa mengurus izin penjualan miras,” jelasnya.

Kasubsi Penyuluhan KPPBC TMP A Semarang, Arief Munawar, menerangkan jika cara perizinan sebagai TPE MMEA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2007 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Importer, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol.

“Setiap penjual eceran barang kena cukai khususnya berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA) wajib memiliki ijin berupa NPPBKC, dengan cara mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC (PMCK-6) ke Kantor Bea Cukai,” bebernya.

Ia menerangkan dalam acara tersebut banyak peserta yang menanyakan tentang sulitnya untuk mendapatkan SIUP-MB yang merupakan salah satu syarat utama untuk bisa mendapatkan NPPBKC. “Kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut antara AKRAB, Dinas terkait penerbitan SIUP-MB (pemda)dan Bea Cukai Semarang untuk bisa mendorong pengurusan perijinan NPPBKC,” tambahnya. (den/ric)