WONOSOBO—Adanya gelontoran Dana Transfer Desa (DTD) yang berkisar Rp 1-2 miliar per tahun, membantu percepatan pembangunan desa di banyak sektor. Kendati demikian, belum mampu mengentaskan kemiskinan di desa. Sebab, untuk membuat aktivitas usaha baru di desa, butuh dana sangat besar. Sementara jika dibelanjakan dalam bentuk bantuan usaha bagi masyarakat, biasanya akan habis tidak tersisa.

“Tentu DTD sangat membantu. Cuma kalau untuk pengentasan kemiskinan, anggaran Rp 1-1,5 miliar, belum bisa berbuat banyak. Apalagi nominal segitu tidak semuanya untuk pengentasan kemiskinan,” kata Kades Mojosari Tolhah Mahsun.

Tolhah berpendapat, umumnya ada dua opsi yang biasa dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, membuat aktivitas usaha baru di desa. Seperti membuat pelatihan-pelatihan sampai membuat BUMDes.

Opsi kedua, membantu dan memfasilitasi pelaku usaha desa yang sudah ada. Yakni, dalam bentuk bantuan alat maupun fasilitasi lain agar lebih berkembang. Sayangnya, dua opsi tersebut, masih sedikit yang berhasil. “Kita juga sering bertanya-tanya kenapa? Padahal, pelatihan sudah, bantuan alat sudah, tapi tetap tidak bertahan lama,” kata mantan aktivis kepemudaan itu.

Sebagian warga, kesulitan saat menjual produk jadinya. Faktor lain, sumber saya manusia dan jumlah perangkat yang kurang mumpuni. “Faktor ini juga terkadang jadi kendala.” Tolhah berpendapat, ke depan, masalah kemiskinan perlu ditangani lebih serius. Kalaupun ada pelatihan, harus tuntas dari hulu sampai hilir.

“Pemdes harus lebih tahu potensi yang patut dikembangkan dan masyarakat harus mau bergerak dan bertanggung jawab dengan yang telah diberikan. Ini juga menjadi tantangan kami yang masih menjabat (sebagai kepala desa).”

Hal senada disampaikan oleh Kades Kalikarung, M Sulistiyono. Menurut Sulistiyono, saat ini kebanyakan warga masih menganggap bantuan dari pemerintah sebagai bantuan yang sifatnya hampir mirip hadiah. “Kita tahu dulu-dulu itu ada bantuan kambing sapi dan sebagainya. Coba sekarang sisa nggak itu?” katanya. (cr2/isk)