Capaian Pembangunan Fisik Hingga Nonfisik Rendah

DPRD Soroti Realisasi Target Program yang Belum Sesuai

405
Budi Supriyanto (IST).
Budi Supriyanto (IST).

DPRD Kabupaten Magelang menyoroti sejumlah kinerja Pemkab Magelang yang belum menunjukkan progres positif hingga menjelang akhir 2017. Capaian indikator dari berbagai program belum terpenuhi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang Budi Supriyanto mengatakan, sejumlah capain kinerja masih rendah. “Dalam peraturan pemerintah sudah dijelaskan ada 17 capaian indikator urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dipenuhi. Nah, dalam pengamatan kami, masih kurang,” kata Budi, kemarin.

Gunawan (IST).
Gunawan (IST).

Dia mencotohkan, kegiatan pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja. Menurut Budi, daya serap tenaga kerja di Kabupaten Magelang, masih rendah. Sementara angka angkatan tenaga kerja semakin banyak. “Anggaran pelatihan dan pendidikan tenaga kerja sangat tinggi, tapi out come-nya masih sangat rendah dan tidak terukur.”

Bidang pendidikan, Budi mengkritisi pola kinerja di dinas yang seharusnya memenuhi kebutuhan wajib masyarakat berupa pendidikan pun, tidak digarap serius. Utamanya, belum ditetapkannya kepala dinas secara definitif. “Indikator kebutuhan dasar terpenuhi, jika sistem dan sumber daya manusianya disiapkan secara benar. Dan, kami belum melihat hal ini,” sentil Budi.

Belum optimalnya sistem di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tampak dari serapan dana alokasi khusus (DAK) yang belum maksimal. Sehingga, lanjut Budi, menimbulkan Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) relatif besar.

Sorotan lainnya menyasar program teknis di Pemkab Magelang. Seperti prosedur pelayanan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) yang dianggap terlalu berbelit-belit. Kenyataan itu menyebabkan banyak masyarakat miskin enggan menggunakan fasilitas tersebut. Jika pun menggunakan, banyak yang memilih rumah sakit di Kota Magelang.

Hal ini, lanjut Budi Supriyanto, dibuktikan dengan rendahnya serapan anggaran pelayanan Jamkesda 2016 yang hanya terealisasi 69,11 persen. “Padahal, sebenarnya masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan di Kabupaten Magelang.”

Budi juga menekankan komitmen RSUD Muntilan dalam meningkatkan mutu pelayanan, harus segera diwujudkan setelah meraih penghargaan bintang lima. Untuk mengukur mutu pelayanan RSUD, di antaranya, menggunakan survei indeks kepuasan pelayanan masyarakat yang melibatkan lembaga survei independen.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang, Gunawan, mengatakan, hampir setiap kegiatan untuk pembangunan fisik—seperti gedung, jalan, jembatan, bendungan dan lainnya—diperlukan sebuah perencanaan detail bangunan berupa DED (Detail Engineering Design). Namun, pada sejumlah kegiatan, DED selalu meleset dari realisasi pembangunan. Sehingga tidak sedikit kegiatan yang harus mengulang penyusunan DED.

“Keberadaan DED semata–mata sebagai upaya untuk mengantisipasi legitimasi, karena di dalamnya memuat informasi gambar teknis, spesifikasi, dan rancangan anggota belanja. Sehingga DED harus disusun secara detail dan memperhatikan aspek jangka panjang.”

Untuk itu, banyaknya kegiatan pembuatan DED harus dimonitor secara intensif. Utamanya, dengan pihak user atau pengguna. Sebab, untuk menyusun DED dalam satu tahun, dianggarkan dana cukup besar, mencapai miliaran rupiah.

Selain itu, Gunawan juga menyoroti kegiatan pendampingan pemerintah daerah pada desa-desa terkait pelaksanaan UU Desa. “Kami melihat bahwa pembinaan dan pendampingan minim. Dari 367 desa yang ada, baru 160 dilakukan pendampingan.”

Gunawan menyampaikan, masih banyak desa yang belum menyerap anggaran dengan baik. Banyak “Silpa di 2016, karena tidak terserap dan harus dimasukkan lagi pada 2017.”

Selain itu, menurut Gunawan, masih banyak desa yang belum menyusun laporan atau surat pertanggungjawaban dengan baik. Ia mencontohkan, pembayaran PPH dan PPN belum dilakukan. ”Kita berharap kalau merekrut tenaga ahli di desa, musti sesuai kompetensinya.” (adv)