Oemar Bakri, Riwayatmu Kini

305
Oleh : Endang Dwi Hastuti SPd MHum
Oleh : Endang Dwi Hastuti SPd MHum

“…. Engkau patriot pahlawan bangsa… Tanpa tanda jasa….” Penggalan syair lagu Hymne Guru sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Istilah guru zaman dahulu terkenal dengan julukan Oemar Bakri. Profesi yang cukup memprihatinkan bila dilihat dari sisi ekonomi (gaji) dan kesejahteraan pada saat itu. Animo masyarakat untuk menjadi gurupun rendah.

Di satu sisi, guru tidak pernah menuntut yang neko-neko kepada pemerintah. Hanya ada satu tekad yang mereka miliki, yakni mencerdaskan dan mengentaskan anak-anak bangsa dari buta aksara. Pemerintah pun seakan tak pernah mengusik para guru dengan berbagai macam tuntutan administrasi. Tujuannya adalah agar para guru bisa terus berkreasi dan berinovasi dalam pembelajaran guna tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan Oemar Bakri di abad milenium ini. Profesi guru bak pisang goreng yang laris manis di pasaran. Para orang tua dengan penuh semangat mendorong dan mengarahkan anak-anaknya kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) ataupun menerima dengan senyum kebahagiaan manakala anak gadisnya dipinang oleh seorang guru. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Jawaban dari pertanyaan di atas karena pemerintah telah mewujudkan janjinya untuk memberikan kesejahteraan dan gaji yang layak bagi para guru. Beberapa tunjangan telah digelontorkan pemerintah khusus diberikan kepada guru. Salah satu di antaranya adalah tunjangan sertifikasi yang telah dinikmati oleh sebagian besar guru di Indonesia lebih dari sepuluh tahun dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dalam sekejap, terangkatlah kesejahteraan guru di negeri ini. Kendaraan roda empat, rumah permanen, bertamasya, biaya pendidikan, shopping atau berburu kuliner tidak lagi menjadi masalah bagi para guru.

Akan tetapi di sisi lain, beberapa kebijakan pemerintah mengusik kekhusyukan guru di abad milenium ini. Di antaranya adalah penerapan kurikulum nasional yang sedikit dipaksakan, menjadikan para guru gelisah untuk memahami esensi Kurikulum 2013 yang sesungguhnya.

Selain itu, guru dituntut menyelesaikan berbagai administrasi sebagai syarat mendapatkan berbagai tunjangan. Hal ini, tentu sangat mengganggu proses pembelajaran. Konsentrasi guru tidak lagi fokus mengajar, namun beralih ke penyelesaian administrasi yang selalu dikejar target.

Tak hanya itu, gurupun dituntut untuk menulis karya ilmiah berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat. Hal ini sangat ironi, karena tugas utama seorang guru adalah mendidik, mengajar dan membimbing siswa. Guru bukanlah dosen yang dituntut oleh salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni penelitian. Jadi sangatlah kurang bijak seandainya guru dituntut untuk menulis karya ilmiah berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Dari pemaparan di atas, pemerintah seharusnya mengkaji ulang berbagai kebijakan yang mengusik kekhusyukan guru dalam melaksanakan tugasnya.

Sementara itu, dengan berlimpahnya aneka tunjangan, para guru pun harus senantiasa membuka diri untuk terus berkreasi dan berinovasi guna menciptakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas. Guru harus benar-benar menjadi guru yang profesional sebagai mana tertera dalam sertifikat pendidik yang dimilikinya. Dengan demikian, akan terciptalah sinergi yang harmonis guna tercapainya tujuan pendidikan nasional. (*/ida)