Penyerapan Anggaran Harus Dipercepat

217
Bambang Kusriyanto (Ricky.fitriyanto@radarsemarang.com)
Bambang Kusriyanto (Ricky.fitriyanto@radarsemarang.com)

UNGARAN – Setelah Raperda APBD Perubahan 2017 disetujui, Pemkab Semarang diminta segera mempercepat penyerapan anggaran. Hal itu dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto usai memimpin Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, Jumat (8/9) sore.

Politikus PDIP tersebut mengatakan per-akhir Juni 2017 secara keseluruhan penyerapan anggaran APBD Penetapan 2017 masih 33 persen. “Kami juga mengingatkan, ada beberapa perangkat daerah yang belum melaksanakan kegiatan APBD Penetapan 2017,” ujar BK sapaan akrab Bambang Kusriyanto.

Kondisi tersebut otomatis menjadi evaluasi pihak DPRD terkait dengan rendahnya serapan anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Untuk itu anggota DPRD sepakat mendorong OPD memenuhi tahapan penyerapan anggaran,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang Bangun Prasetyo mengatakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang diantaranya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2017. “Juga Tambahan Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah serta Rasionalisasi Belanja,” katanya.

Bupati Semarang, Mundjirin yang ditemui usai Rapat Paripurna tersebut menuturkan pihaknya masih fokus terhadap Proyek Pembangunan Kawasan Wisata Bandungan. Dikatakan Mundjirin, dimana appresial proyek tersebut tidak bisa ditarget bekerja 110 hari.

“Tetapi hitungan kita masih nyandak. Karena kita harus survey dahulu, tanah mana yang kemarin disampaikan. Dengan begitu, saya tahun ini mungkin tidak bisa menyediakan tanah untuk Kecamatan Bandungan,” katanya.

Mundjirin menegaskan, penyediaan tanah untuk Pasar Bandungan akan direalisasikan sebelum 30 November 2017 yaitu sebelum persetujuan APBD 2018. Untuk penyerapan anggaran yang lain, diakui Mundjirin memang sangat kurang.

Kurangnya serapan anggaran, lanjutnya, disebabkan imbas adanya regulasi anggaran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dimana regulasi tersebut baru keluar pada Agustus 2017.

“Setiap bulan sekali saya selalu evaluasi kinerja, disamping meminta OPD melakukan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan. Sebagian sudah dilaksanakan, mudah-mudahan sesuai target capaiannya,” katanya.

Selain itu, kata Mundjirin, faktor rendahnya resapan APBD disebabkan penetapannya memakan waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut secara tidak langsung mempengaruhi penyerapan anggaran. (ewb/bas)

Silakan beri komentar.