TANAH DESA: Tanah Desa Sipait yang dipersoalkan warga, saat ini sedang digunakan PT Intimix sebagai gudang (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang).
TANAH DESA: Tanah Desa Sipait yang dipersoalkan warga, saat ini sedang digunakan PT Intimix sebagai gudang (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang).

KAJEN – Warga Desa Sipait, Kecamatan Siwalan, Kebupaten Pekalongan, mempersoalkan pengelolaan tanah desa yang disewakan kepada PT Intimix. Kepala desa dianggap tidak transparan. Oleh karena itu, warga kemarin mendatangi kantor Kepala Desa Sipait.

Warga menanyakan pendapatan sewa tanah sebesar Rp 210 juta, yang tidak dimasukkan ke dalam pendapatan kas desa, namun justru dibagikan kepada instansi atau orang lain yang bukan haknya. Hal tersebut dianggap merugikan desa dan Pemkab Pekalongan, karena pajak pendapatan daerah (PAD) dimanipulasi.

Bermula ketika Kepala Desa Sipait, Moh Jabar menyewakan tanah desa yang terletak di Desa Bondansari kepada PT Intimix selama tiga tahun, yakni mulai pada  bulan Juni tahun 2015 dan akan berakhir tahun 2018, sebesar Rp 210 Juta. Namun dana sewa sebesar Rp 210 juta dibagikan ke makelar yang menyewakan tanah desa ke PT Intimix sebesar Rp 60 juta.

Sakdullah,43, salah satu warga yang mempersoalkan sewa tanah Desa Sipait mengatakan bahwa yang dipersoalkan warga bukan pendapatan tanah milik desa, namun adalah izin penggunaan lahan yang dipakai PT Intimix dan dijadikan sebagai dasar untuk pengajuan izin operasional ke Pemerintah Daerah.

Menurutnya dalam perjanjian sewa lahan dengan Desa Sipait yang digunakan PT Intimix seluas 12.400 meter, namun dalam perizinan ke Pemda hanya seluas 2.000 meter. Sehingga ada luas lahan 10 ribu meter lebih yang tidak dilaporkan ke pemda.

“Kami hanya menuntut kepada Kepala Desa agar kepala desa memberikan penjelasan ke pemda, bahwa lahan yang disewa PT Intimix seluas 12.400 bukan 2000 meter, karena pajak yang diberikan Pemda kepada PT Intimix seluas 2.000 bukan 12.400 meter,” ungkap Sakdullah, sambil menunjukan dokumen pengajuan izin PT Intimix  ke pemda.

Sementara itu, Kepala Desa Sipait Moh Jabar membenarkan bahwa tanah yang disewakan kepada PT Intimix seluas 12.400 meter bukan 2.000 meter persegi. Terkait izin yang diajukan PT Intimix ke pemda, pihaknya tidak tahu menahu. Namun terkait perselisihan pendapatan tanah desa atau tanah bengkok Desa Sipait yang berada di Desa Bondansari, yang disewakan ke PT Intimix sudah diselesaikan secara musyawarah mufakat, antara BPD,LMD dan Pemerintah Desa

Menurutnya pendapatan dari hasil sewa tanah tersebut sudah dibagi rata, baik makelar, pemerintahan desa dan dusun yang ada di Desa Sipait. Sehingga tidak seharusnya pendapatan hasil sewa tanah desa dipersoalkan lagi.“Uangnya sudah saya bagi rata, dan sekarang sudah habis,” ungkap Moh Jabar

Sementara itu, Direktur PT Intimix, Sulistiyani, belum bisa dikonfirmasi terkait masalah tersebut. (thd/zal)