Pemprov Komit Tegakkan Akuntablitas Keuangan

151
KERJASAMA: Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat menandatangani MoU Center of Excellence dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana di ruang rapat Gedung A Lantai 2 Kantor Gubernur (Ajie MH/Jawa Pos Radar Semarang).
KERJASAMA: Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat menandatangani MoU Center of Excellence dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana di ruang rapat Gedung A Lantai 2 Kantor Gubernur (Ajie MH/Jawa Pos Radar Semarang).

SEMARANG – Pemprov Jateng terus berupaya menegakkan akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan. Jumat (8/9) lalu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo pun melakukan penandatangan Memorandum of Understanding  (MoU) Center of Excellence dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan  (BPKP) Ardan Adiperdana di ruang rapat Gedung A Lantai 2 Kantor Gubernur.

Ardan menjelaskan, Center of Excellence bertujuan untuk mempercepat pengembangan dan penyebaran best practice proses akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang ditempuh melalui riset, pengembangan metodologi, dan bentuk diseminasi lainnya.

Center of Excellence ini melibatkan BPKP, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dengan dukungan Asian Development Bank melalui program State Accountability Revitalization (STAR). Program ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas melalui pengembangan sumber daya manusia, penguatan sistem, diklat serta perbaikan sistem akuntabilitas dan pengawasan,” terangnya.

Ardan membeberkan, STAR merupakan progam yang diinisiasi Pemerintah Republik Indonesia dalam mendukung reformasi di bidang manajemen keuangan dan audit sektor publik. Pendanaannya berasal dari pinjaman (loan) Asian Development Bank (ADB). Program STAR berupa beasiswa bagi PNS di lingkungan pemda, kementerian/ lembaga, dan BPKP.

Gubernur Ganjar Pranowo pun menyambut baik Mou Center of Excellence tersebut. Terlebih, Center of Excellencemengacu pada best practicepemerintah daerah untuk menegakkan akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan.

“Saya rasa Center of Excellencemenarik karena ini best practices yang sudah berjalan. Dan peran Undip adalah akan memberikan legitimasi secara teoritis bahwa ikhtiar yang kita lakukan itu betul,” terangnya.

Mantan anggota DPR RI itu menerangkan, upaya yang dilakukan Pemprov Jateng untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah dengan membangun Komite Integritas dan publikasi LHKPN. Karena komitmennya itu, Pemprov Jateng bahkan memeroleh predikat dari KPK sebagai pengendalian gratifikasi terbaik.

“Prestasi ini lumayan dan teman-teman kita minta untuk menularkan. Tapi ada beberapa yang kita tulari tidak mau. Seperti Kebumen, Klaten, dan Kota Tegal. Sociological dan psychological effect (untuk melawan KKN) ternyata penting sekali untuk kita dorong. Kita minta sosiolog dan psikolog Undip bisa ngilikithik (menggelitik) telinga, hati, dan pikiran mereka (para pejabat daerah) bagaimana cara menginternalisasikan (integritas) kepada mereka agar mereka mau (menerapkan). Atau kalau memang tidak mau, ya pakai OTT,” paparnya. (amh/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here