WONOSOBO–Pemkab Wonosobo intens menyosialisasikan program open data berbasis online dan offline bagi penyelenggaraan keuangan pemerintahan desa. Program ini diyakini memiliki kontrol cukup efektif untuk mencegah penyelewengan anggaran dana transfer desa.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Tono Prihatono, menyampaikan, program open data memungkinkan seluruh masyarakat bisa memantau perputaran uang desa atau belanja desa selama setahun. “Adanya dana transfer ini, desa-desa pegang duit cukup banyak. Maka, perlu ada sistem keterbukaan. Biar dana transfer tidak dikorupsi, juga tidak diselewengkan,” kata Tono.

Pemerintah desa wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban (LPj) secara bertahap, per kegiatan secara rinci dan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam bentuk offline. Contoh, berupa banner besar yang memuat penggunaan anggaran dan dipajang di pusat keramaian desa. Satunya lagi, LPj dalam bentuk online. Tujuannya, agar duit yang dibelanjakan, dapat disaksikan oleh semua publik. (cr2/isk)