Angkutan Pelat Hitam akan Dimusnahkan

354
Gubernur Ganjar Pranowo
Gubernur Ganjar Pranowo

SEMARANG-Angkutan umum ilegal atau yang menggunakan pelat hitam akan dimusnahkan. Namun, pemusnahan tersebut masih menunggu regulasi yang pas agar angkutan ilegal tersebut tidak bisa beroperasi di jalan raya.

Hal itu menjadi pointer saat audiensi sejumlah massa dari Forum Komunikasi Taksi Jawa Tengah dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Jumat sore (8/9) kemarin.

Medi dari Gelora Taksi Surakarta menegaskan bahwa aksi demo yang digelar Forum Komunikasi Taksi Jawa Tengah di depan kantor gubernur, Kamis (7/9) kemarin, bukan untuk menolak kehadiran angkutan umum berbasis online. Pihaknya menuntut agar pemerintah menindak tegas angkutan umum yang menggunakan pelat hitam. “Itu kan jelas ilegal. Tapi mengapa pemerintah masih membiarkan mereka beroperasi?” tanyanya.

Ketua DPD Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Jateng, Karsidi Budi Anggoro menambahkan bahwa Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, jelas disebutkan bahwa angkutan umum harus berbadan hukum dan tunduk pada aturan yang berlaku. Artinya, bagi kendaraan yang difungsikan sebagai angkutan umum, harus menggunakan pelat kuning.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ganjar pun mengapresiasi semangat para punggawa Forum Komunikasi Taksi Jawa Tengah yang ingin angkutan umum ilegal diberangus. “Saya suka, nalarnya bagus. Yang diprotes bukan aplikasinya, tapi angkutan yang bukan pelat kuning. Intinya, silakan mobil pribadi mau dipakai sebagai angkutan umum, asal pakai pelat kuning dan bayar KIR. Itu fair,” terangnya.

Hanya saja, kewenangan regulasi itu ada di tangan pemerintah pusat. Karena itu, dia mengaku seluruh aspirasi yang disampaikan Forum Komunikasi Taksi Jawa Tengah akan diteruskan ke pemerintah pusat.

Menurutnya, jika Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mau duduk bareng, masalah tersebut bisa cepat selesai. Ganjar membayangkan, dua kementerian itu mendatangi pihak pengelola aplikasi online yang kerap disebut-sebut sebagai penyedia transportasi ilegal tersebut. Mereka bisa menanyakan mengenai pelat para pengguna fasilitas aplikasi. Apakah sudah menggunakan pelat kuning semua?

“Kalau belum, ya nggak bisa. Kalau masih ngeyel, beri peringatan. Satu dua kali tidak digubris, tutup saja. Kalau kewenangan itu bisa diberikan ke tingkat gubernur, sekarang sudah saya bereskan,” tegasnya.

Dia mengaku, sebenarnya selama ini pihak Ditlantas Polda Jateng sudah melakukan tindakan di lapangan sejak Juli lalu. “Sebenarnya sudah ada tindakan dari kepolisian di Jateng. Begitu ada laporan, indikasi, dan barang bukti, langsung ditangkap. Tapi itu kan sedikit-sedikit,” ucapnya.

Wakapolrestabes Semarang AKBP Raden Setijo Hasto menambahkan, penindakan terhadap angkutan umum ilegal tidak bisa frontal. Tetap harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yaitu jika ada barang bukti berupa transaksi mengantarkan penumpang dari titik satu ke titik lain. Dari datanya, sejak Juli lalu, sudah ada sekitar 129 angkutan umum ilegal yang telah diamankan. “Kalau tidak ada bukti, kami tidak bisa menindak,” ucapnya.

Dia pun menegaskan, sebenarnya semua angkutan yang tergabung dalam perusahaan berbasis aplikasi, dan lain sebagainya, menyalahi aturan mengenai angkutan umum. “Selama angkutan umum menggunakan pelat hitam, bukan pelat kuning, berarti menyalahi aturan lalu lintas,” tegasnya. (amh/ida)