Eks Ketua Jateng Mandiri Gugat Mabes Polri

1944
TUNJUKKAN BERKAS: Tiga tim kuasa hukum dari Law Office Aji and Associates saat menunjukkan berkas terkait kasus yang dialami Eks Ketua KSP Jateng Mandiri Halim Susanto di kantornya Stadion Citarum (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
TUNJUKKAN BERKAS: Tiga tim kuasa hukum dari Law Office Aji and Associates saat menunjukkan berkas terkait kasus yang dialami Eks Ketua KSP Jateng Mandiri Halim Susanto di kantornya Stadion Citarum (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG-Akibat dijadikan tersangka dan ditahan di Mabes Polri sejak Juli 2017 lalu, eks Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jateng Mandiri Halim Susanto ajukan gugatan mencapai Rp 100,625 miliar, dengan melawan Bareskrim Mabes Polri, Dit Reskrimsus Polda Jateng dan Reserse Polrestabes Semarang, karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hak privatnya. Selain intitusi kepolisian, ada 25 warga yang juga turut tergugat.

Gugatan itu terungkap dalam website Pengadilan Negeri (PN) Semarang yakni, http://sipp.pn-semarangkota.go.id/index. php/detil_perkara. Kuasa hukum yang menangani dari Law Office Aji and Associates, dengan lima tim pengacara diantaranya, Dedy Fathurrahman, Sujiarno Broto Aji, Bambang Muntaha, Samriadin, Joko Suwarno dan Jucka Rajendra.

“Gugatan diajukan Selasa 5 September 2017 dalam klasifikasi Perkara Perbuatan Melawan Hukum dan terdaftar nomor perkara 378/Pdt.G/2017/PN Smg,” kata Panitera Muda Perdata PN Semarang, Meilyna Dwiyanti saat dikonfirmasi.

Dari informasi detail perkara dalam website tersebut, disebutkan kerugian yang diderita Halim Susanto secara materiil mencapai Rp 1,625 miliar. Sedangkan kerugian immateriil yang dialami Halim mencapai Rp 100 miliar, karena telah menjatuhkan kredibilitas dan harga dirinya, beserta keluarganya, serta pandangan negatif dari masyarakat luas khususnya kalangan bisnis akibat dari adanya pemberitaan dan upaya paksa berupa penyegelan, penggeledahan, dan penyitaan para tergugat. Gugatan tersebut secara keseluruhan mencapai Rp 100,625 miliar.

Sementara itu, kuasa hukum Halim Susanto, Sujiarno Broto Aji mengatakan, dalam kasus itu saat proses perdamaian (homologasi) dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di KSP Jateng Mandiri, ternyata penggugat dilaporkan pidana di 3 kantor kepoisian yakni Mabes Polri, Polda Jateng dan Polrestabes Semarang.

“Padahal proses homologasi sedang berjalan, seharusnya penyidik kepolisian tunduk pada putusan pengadilan, tapi institusi Polri telah menjalankan kewengananya kurang tepat. Apalagi klien kami, hak dan kedudukan di KSP Jateng Mandiri diangkat sudah berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) anggota koperasi,” kata Sujiarno, Kamis (7/9).

Dedy Fathurrahman menambahkan KSP Jateng mandiri sebenarnya telah 5 kali diajukan PKPU oleh para kreditur, bahkan kelimanya juga ditolak di pengadilan. Namun keenamnya diterima, sehingga mengakibatkan, aset-aset koperasi tersebut dikelola kurator.

“Yang jelas ini kasus perdata murni, tidak ada kasus pidananya. Terkait pasal yang disangkakan penyidik kami tidak mau berasumsi terlebih dahulu, biar proses sidangnya berjalan lebih dulu,”imbuhnya. (jks/zal)