Dewan Kembalikan Mobil Dinas

324
MOBIL OPERASIONAL : Plt Sekretariat DPRD Kota Magelang, Wagiman, menunjukkan 22 unit mobil operasional anggota dewan yang seluruhnya sudah dikembalikan (AGUS HADIANTO/JAWA POS RADAR KEDU).
MOBIL OPERASIONAL : Plt Sekretariat DPRD Kota Magelang, Wagiman, menunjukkan 22 unit mobil operasional anggota dewan yang seluruhnya sudah dikembalikan (AGUS HADIANTO/JAWA POS RADAR KEDU).

MAGELANG–Seluruh anggota DPRD Kota Magelang akhirnya mengembalikan mobil dinas yang selama ini dipakai untuk menunjang mobilitas mereka. Pengembalian mobil dinas menyusul diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD tertanggal 1 Agustus 2017 lalu.

Plt Sekretariat DPRD Kota Magelang, Wagiman, Kamis (7/9) kemarin, membenarkan bahwa seluruh anggota dewan sudah mengembalikan mobil dinasnya. “Benar, ada 22 unit sudah dikembalikan semua, diparkirkan di gedung DPRD.” Khusus tiga unit mobil dinas lainnya, tidak dikembalikan. Sebab, melekat pada pimpinan dewan. Yakni, ketua dan dua wakil ketua.

Wagiman memastikan, semua anggota sudah mengembalikan mobil operasional sejak akhir Agustus lalu. “Memang bertahap, karena lahan parkir di gedung DPRD juga tidak cukup.”

Selain itu, sambung Wagiman, anggota dewan yang duduk di komisi, masih melakukan peninjauan lapangan, sehingga memerlukan mobil operasional. “Tapi kami pastikan sudah (dikembalikan) semua. Itu ada di parkiran belakang gedung DPRD, di depan gedung, dan di parkiran gedung,” kata Wagiman sembari menunjukkan tempatnya.

Saat ini, pihak sekretariat DPRD tengah menunggu mobil operasional tersebut dialihkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang. “Untuk sementara, mobil masih di sini. Belum tahu ke depannya.”

Ketua Komisi A DPRD Kota Magelang, Arifin Mustofa S.Pd, juga membenarkan semua mobil dinas DPRD telah dikembalikan. Disinggung soal tunjungan transportasi sebagai pengganti penarikan mobil dinas, Arifin menyampaikan, masalah tunjangan diserahkan kepada dinas terkait.

“Kami ndak tahu. Yang penting tidak melanggar aturan yang ada. Karena sudah ada dalam PP Nomor 18 Tahun 2017.” Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Komisi C, H Sallafudin. “Masalah tunjangan, kita serahkan pada OPD saja.” (cr3/isk)