TERIMA PUTUSAN : Adi Pandoyo usai jalani putusan langsung dipeluk sejumlah kerabatnya. Dalam sidang dihadiri suami dari mantan Wakil Gubernur Jateng (Hj. Rustriningsih), Soni Achmad Saleh Ashar di Pengadilan Tipikor Semarang (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
TERIMA PUTUSAN : Adi Pandoyo usai jalani putusan langsung dipeluk sejumlah kerabatnya. Dalam sidang dihadiri suami dari mantan Wakil Gubernur Jateng (Hj. Rustriningsih), Soni Achmad Saleh Ashar di Pengadilan Tipikor Semarang (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG-Sekalipun sudah ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator  (JC), Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Kebumen, Adi Pandoyo yang terjerat kasus dugaan korupsi dan suap yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap saja mendapat vonis berat. Hal itu terungkap dalam sidang beragendakan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (5/9).

Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Adi Pandoyo selama 4 tahun serta denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan, majelis juga menetapkan agar lamanya terdakwa selama dalam penangkapan atau penahanan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap di dalam tahanan.

“Terdakwa Adi Pandoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana suap,” kata majelis hakim yang dipimpin Siyoto dalam amar putusannya.

Majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 12 huruf a UU Nomor 31/ No. 31 /1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Jaksa Joko Hermawan juga mendakwa Adi dengan pasal 12 huruf B UU Nomor 31/ No. 31 /1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Siyoto mengatakan, untuk memberikan takaran yang tepat terkait pidana yang akan dijatuhkan ke terdakwa, pengadilan berpendapat perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang melingkupi penjatuhan pidana, dengan menengok dimensi sosial yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak jauh dari nilai kemanusian dan keadilan mengigat hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum.

Atas vonis tersebut, terdakwa langsung menyatakan menerima, berbeda dengan penuntut umum (PU) KPK menyatakan pikir-pikir. “Atas putusan yang sudah dibacakan kami gunakan hak kami dengan pikir-pikir selama 7 hari,” kata PU KPK Fitroh Roh Cahyanto.

Putusan terhadap Adi Pandoyo diketahui jatuh lebih rendah dari tuntutan JPU KPK dengan pidana selama 5 tahun penjara serta denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara. (jks/zal)