Waspadai Area Rawan Pungli

265
Zaenal Arifin (IST).
Zaenal Arifin (IST).

MUNGKID—Bupati Magelang Zaenal Arifin berjanji bakal menindak tegas pelaku pungli di lingkup Pemkab. Sebab, pungli hanya merusak mental masyarakat.

“Praktik pungutan liar yang terjadi di lingkungan pemerintahan, swasta, maupun di tengah masyarakat, secara nyata telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Bupati Zaenal Arifin pada Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magelang Tahun 2017, di ruang Bina Praja, Senin (4/9) kemarin.

Tindakan pungli, sambung bupati, akan berdampak pada ekonomi biaya tinggi, hambatan di bidang pembangunan, dan  merugikan masyarakat.    Berangkat dari hal itu, lanjut bupati, pihaknya tidak segan-segan bakal menindak tegas para pelakunya. “Berangkat dari keprihatinan pungli, diperlukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, juga efisien agar mampu menimbulkan efek jera.”

Hadir dalam sosialisasi, Kasubag Sarpras Polres Magelang, Iptu Mardiyah; Komandan Kodim 0705, Letkol (Inf) Hendra Purwanasari S.Sos; Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Eko Hening Wardono SH M.Hum; dan Plt Sekretaris Daerah, Eko Triyono, serta undangan lainnya.

Menurut Bupati Zaenal Arifin, untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli,  Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Yaitu, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang ditindaklanjuti dengan peraturan turunannya. Peraturan turunan  sebagai dasar pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di provinsi dan kabupaten/kota.

Di Kabupaten Magelang,  Unit Pemberantasan Pungutan Liar, terdiri atas unsur Pemkab, Polres, Kodim 0705,  Kejari, dan Sub-Denpom IV/2-1 Magelang.  “Tim ini memiliki kewenangan untuk membangun sistem pencegahan dan pemberantasan praktik pungutan liar.”

Selain memberantas pungli, tim juga melakukan pengumpulan data dan informasi. Juga operasi tangkap tangan dan menyampaikan rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli.  Dengan kata lain, unit ini memiliki dan menjalankan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.

“Saya mengajak semua yang hadir menjadi pelopor gerakan antipungli di instansi masing-masing. Juga turut mewaspadai area-area yang rawan pungli, seperti perizinan, hibah, dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik, dan pengadaan barang dan jasa.”  (vie/isk)