Perizinan Zonasi Pesisir Belum Jelas

552
Lalu M. Syafriadi. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
Lalu M. Syafriadi. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Pemerintah daerah diminta tidak memberikan izin usaha serta perizinan lain terhadap kegiatan pendirian bangunan untuk bisnis yang ada di pesisir pantai. Sebab saat ini masih dipersiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang zonasi pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Perda ini nantinya akan mengatur semua yang ada di pesisir utara maupun selatan Jateng, dari jarak 0 sampai 12 mil ke laut.

Presedium Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Jateng, Sukarman, menjelaskan, saat ini belum ada zonasi pasti mengenai pembagian antara pesisir dan tata ruang.

“Jadi sebelum Perda tentang zonasi pesisir itu jelas dan ditetapkan, pemerintah tidak boleh mengeluarkan izin usaha apapun. Harapan kami, Perda itulah yang nanti dijadikan pedoman,” ucapnya saat beraudiensi dengan Komisi B DPRD Jateng di gedung DPRD Jateng, Senin (4/9).

Dijelaskan, Perda ini nantinya akan mengatur mengenai tata ruang dan zonasi pesisir. Persoalannya, saat ini terjadi abrasi yang mengikis wilayah bibir pantai. Di Jateng sudah banyak permukiman penduduk yang belakang rumah sudah langsung ke laut, bahkan banyak yang sudah terendam air laut.

Dia mencontohkan wilayah Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Mangunharjo Semarang, juga terjadi reklamasi pada tambak-tambak tradisional. Penyebabnya karena adanya perubahan garis pantai yang luar biasa. “Selama Perda belum disahkan, garis pantai butuh kejelasan. Butuh ketegasan soal garis pantai,” paparnya.

Padahal sesuai amanat Undang Undang tentang Pemerintah Daerah (Pemda) tahun 2014, jarak bibir pantai mulai 0-12 mil ke laut adalah kewenangan provinsi. Sebelumnya, 0-4 mil kewenangan ada di kabupaten dan kota.

Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng, Lilik H menjelaskan, Perda ini akan dijadikan dasar untuk mengeluarkan izin di ruang laut. Misalnya untuk objek wisata dan bangunan.

Pihaknya sudah membuat dokumen kajian zonasi di semua wilayah pesisir di Jateng. Yakni, kajian itu sudah menentukan titik-titik mana saja yang termasuk zona perikanan, zona pelabuhan, zona wisata, zona konservasi mangrove, kawasan strategis nasional tertentu, zona militer, zona industri, dan lainnya.

“Dari perundangan sebelumnya, untuk di Jateng yang sudah punya Perda hanya Kota dan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Itu pun kalau dievaluasi juga belum sesuai standar,” tegasnya.

Kepala DKP Provinsi Jateng, Lalu M Syafriadi mengatakan, bahwa perda zonasi itu untuk menata ruang laut agar sesuai peruntukannya. Ditegaskannya, bahwa nafas dari zonasi itu adalah 70 persen melindungi nelayan tradisional.

Namun, perlu kesepakatan bersama antara semua pihak. Karena ada aturan yang tumpang tindih. Dampaknya, untuk wilayah pelabuhan Semarang saja, wilayahnya membentang sampai Kendal. Padahal di wilayah itu pula, masuk wilayah tangkap nelayan tradisional.

“Semua pihak mesti sepakat. Padahal di sepanjang pantura itu berpotensi sebagai tambang sejauh 2 mil, ini bertentangan dengan UU Kelautan bahwa 2 mil adalah zona konservasi,” ungkapnya.

Sementara Anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono mengatakan, bahwa draf raperda tentang zonasi pesisir pantai sudah dikonsultasikan ke pemerintah pusat. Dalam waktu dekat draf akan diserahkan pimpinan DPRD, selanjutnya dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi raperda. (amh/zal)