Asfirla Harisanto (DOKUMENTASI PRIBADI)
Asfirla Harisanto (DOKUMENTASI PRIBADI)

SEMARANG – DPRD mendesak Pemprov Jateng terus melakukan inovasi agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa terealisasi. Selama ini masih banyak masyarakat tidak bayar pajak. Akses yang jauh dan sulit dijangkau sehingga masyarakat tidak tertib membayar pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) misalnya dari target RP 3,600,000,000,000 sudah teraliasasi Rp 2,396,359,741,500 (66.57 persen); Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari target Rp 3,061,468,000,000 sudah terealisasi Rp 2,043,339,767,975 (66.74  persen) serta Pajak Rokok dari target Rp 1,846,924,000,000 sudah terealisasi Rp 1,176,593,735,832 (63.71 persen). “Dengan sisa waktu empat bulan saya kira ooptimis jika nanti pajak bisa terealisasi dari targetnya,” kata Ketua Komisi C DPRD Jateng, Asfirla Harisanto.

Ia mengapresiasi berbagai langkah inovatif yang dilakukan Pemprov Jateng. Salah satunya dengan aplikasi pembayaran online Sakpole, yang mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) maupun bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Selain itu, pengesahan STNK yang tidak lagi disyaratkan menggunakan BPKB asli maupun fotokopi melainkan cukup dengan STNK asli dan surat identitas asli. “Ini inovasi yang cukup bagus, tapi tetap harus ditingkatkan lagi,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, meski sudah ada inovasi ternyata Jateng masih jauh tertinggal dengan Jatim maupun Jabar. Di Jawa Barat misalnya sudah ada program Samsat Gendong yang bisa menjangkau seluruh pelosok desa. Tidak hanya untuk menagih pajak, tetapi juga sebagai sarana untuk sosialisasi kesadaran untuk pajak. “Saya kira tetap yang utama memberikan sosialisasi agar masyarakat sadar dan tertib bisa membayar pajak,” tambahnya.

Banyaknya masyarakat Jateng yang tidak membayar pajak sebenarnya merupakan fenomena klasik. Salah satu penyebabnya, akses yang jauh dan sulit dijangkau sehingga masyarakat tidak tertib membayar pajak. Ia mencontohkan, di daerah pelosok Cilacap untuk membayar pajak harus ke pusat kota yang bisa memakan waktu berjam-jam. “Harusnya wajib pajak dimanjakan dan diberikan pelayanan bagus. Ya pemprov harus jemput bola, jangan hanya menunggu,” Sekretaris Komisi C DPRD Jateng, Tety Indarti.

Ia mengapresiasi aplikasi pembayaran online Sakpole dan adanya kebijakan pengesahan STNK, cukup dengan STNK asli dan surat identitas asli. Kebijakan yang mulai diberlakukan seragam di seluruh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)/Samsat di Jateng itu jelas bagus untuk meningkatkan PAD Jateng. “Kami mengapresiasi dan harapannya target PAD bisa terwujud,” tambahnya. (fth/zal)