MENGADU: Fahri Hamzah bersama kuasa hukum warga Kebonharjo, Dio Hermansyah, usai pertemuan di Banaran Resto, kemarin (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
MENGADU: Fahri Hamzah bersama kuasa hukum warga Kebonharjo, Dio Hermansyah, usai pertemuan di Banaran Resto, kemarin (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG-Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memastikan akan mengajak unsur pimpinan dan anggota DPR RI untuk turun ke Kebonharjo, Tanjung Mas, Semarang Utara. Hal ini terkait polemik pembongkaran rumah dan bangunan warga setempat yang akan dibangun rel kereta api dari Stasiun Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Warga Kebonharjo mengadukan ketidakadilan tersebut kepada Fahri Hamzah di Banaran Resto, Kabupaten Semarang, Sabtu (2/9). Pertemuan warga dengan Fahri itu tanpa disengaja. Saat itu, wakil rakyat dari PKS ini usai menghadiri undangan acara pernikahan kader PKS di Kabupaten Demak.

“Tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Terhadap rumah warga yang digusur dan dibongkar, padahal mereka sudah menempatinya lama dan membayar pajak. Jadi, negara harus bisa memfasilitasi kelanjutan hidup mereka,” kata Fahri Hamzah dalam pertemuan itu.

Menurutnya, masalah Kebonharjo ini bisa diselesaikan dengan pembayaran ganti untung secara layak. Ia menyampaikan, jika persoalannya lahan untuk proyek pemerintahan, maka warganya juga bisa dibangunkan semacam apartemen. Maka nantinya warga bisa merelakan lahannya untuk proyek, sebaliknya mereka juga diberikan solusi menempati apartemen setelah rumahnya dibongkar.

Fahri merasa prihatin dengan masalah Kebonharjo, apalagi saat pembongkaran bangunan ada yang sampai meninggal dunia dan dilakukan saat ada ujian nasional (unas) di SD setempat. Pihaknya juga heran karena sertifikat hak milik (SHM) warga Kebonharjo bisa dibatalkan dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Apalagi warga Kebonharjo itu telah membayar pajak rutin setiap tahunnya.

“Kalau ada bukti pembayaran pajak di kantor pajak, sebenarnya (gugatan, Red) lain akan gugur. Kalau warga (Kebonharjo) sendiri dikalahkan, lha terus pajak yang dibayarkan selama ini lari kemana,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekjen Kementerian Perhubungan, Soegihardjo, mengatakan, pembebasan lahan tanah Kebonharjo masih menjadi kendala dalam proyek rel kereta api Stasiun Tawang ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

“Karena itu, perlu ada pendekatan ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa menyadari program pemerintah ini untuk kepentingan nasional,”ujarnya.

Kuasa hukum warga Kebonharjo, Dio Hermansyah, mengaku kalau kliennya sudah tinggal lama di Kebonharjo. Dari data yang dimilikinya, warga ada yang menempati tanah itu selama 40 tahun.

Ia juga menyebuktan, warga keberatan atas ganti rugi hanya Rp 250 ribu per meter. Ia menilai, masalah Kebonharjo ini syarat permainan, karena ada warga yang memiliki SHM dan terkena proyek akan ditambah ganti ruginya dengan uang Rp 15 juta. Atas permasalahan tersebut, ia juga mengaku telah mengadukannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Surat ke KPK sudah kami kirim pekan lalu, beberapa dokumen dilampirkan, termasuk rekaman pertemuan warga dan oknum pejabat negara. Kami menduga penyelesaian masalah di Kebonharjo syarat permainan,”ungkapnya. (jks/aro)