SEMARANG-Masitha Soeparno atau lebih dikenal dengan panggilan Bunda Sitha, Wali Kota Tegal yang ditertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK), merupakan pejabat yang ke-32 yang terjerat kasus korupsi di Jawa Tengah.

Ketua KP2KKN Jawa Tengah, Rony Maryanto mengatakan bahwa penangkapan Wali Kota Tegal Siti Masitha atas OTT oleh KPK menjadi pukulan telak bagi masyarakat Jawa Tengah. “Belum sempat berpaling ingatan kita pada kasus penangkapan Bupati Klaten, kembali digemparkan dengan penangkapan Wali Kota Tegal. Ini menjadi keprihatinan kami,” katanya, kemarin.

Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi agresivitas KPK dalam penanganan korupsi terutama yang menyangkut pejabat di Jawa Tengah. “Sampai saat ini, setidaknya ada 32 bupati/wali kota dan wakilnya terjerat kasus korupsi, 24 kasus telah putus 6 kepala daerah berstatus tersangka, satu bupati sebagai terdakwa dan satu OTT. Semboyan Gubernur Jawa Tengah Mboten Korupsi Mboten Ngapusi tidak mempan dalam membenahi Jawa Tengah,” katanya.

Terutama penguasa daerah di Kabupaten/Kota berusaha menanamkan kekuatan dinastinya sebagai contoh Kabupaten Klaten. Bupati sebelumnya Sunarna digantikan istrinya Siti Hartini yang kemudian tertangkap KPK. “Pilkada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dijadikan sarana mempertahankan kekuasaannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Banyak sekali proyek di daerah dikuasai oleh kroni-kroni penguasa di kabupaten/kota di Jawa Tengah,” katanya.

Penandatanganan Pakta Integritas yang selalu dilakukan di kabupaten/kota tidak tertanam di dalam hati pemimpin di Jawa Tengah. “Sehingga hal ini hanya sebatas seremonial. Dengan maraknya kasus korupsi di Jawa Tengah yang terungkap, masyarakat berharap ada pembenahan birokrasi. Kami juga berharap OTT KPK bisa menjadi penyemangat bagi aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa dan polisi,” katanya.

Lebih lanjut, kata Rony, masih banyak pekerjaan rumah mengenai penanganan kasus korupsi di Jawa Tengah yang belum diselesaikan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. “Tentu, masyarakat sangat berharap penyelasaikan kasus-kasus korupsi yang masih mangkrak ini seperti kasus buku ajar yang di tangani oleh Polisi dan kasus-kasus lainnya,” katanya.

Di samping itu, pihaknya mendorong KPK untuk lebih agresif dalam menangani kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat bukan hanya melakukan OTT di daerah. “Dari enam kasus yang ditangani KPK, hanya 3 (tiga) kasus ditangani berdasarkan laporan masyarakat. Artinya masih banyak beberapa kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat belum tertangani,” katanya.

Lebih lanjut, kata dia, tahun 2018 merupakan tahun Pilkada di Jawa Tengah, delapan kabupaten/kota di Jawa Tengah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah bahkan suksesi Gubernur Jateng. “Kami berharap, masyarakat nantinya akan lebih selektif dalam menentukan pilihannya. Jangan sampai kasus-kasus korupsi kembali terjadi di daerahnya. Masyarakat harus memahami seperti apa rekam jejak bakal calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada nanti, sehingga didapat pemimpin yang benar-benar berintegritas,” pungkasnya. (amu/ida)